KUALA KAPUAS – Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat koordinasi bersama BPBD Kabupaten Kapuas untuk menindaklanjuti evaluasi penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalteng pada Oktober lalu. Rapat berlangsung di Aula BPBD Kapuas, Jumat (7/11/2025).
Pertemuan ini dihadiri Asisten I Pemerintahan dan Kesra Setda Kapuas, Romulus SH MH, Kepala Pelaksana BPBD Kapuas Pangeran Sojuaon Pandiangan, serta perwakilan sejumlah OPD termasuk DLH, BKAD, Inspektorat, dan BPB-PK Provinsi yang diwakili Japalmen Rajagukguk ST.
Pada kesempatan tersebut, Japalmen memaparkan program rutin, strategi hingga target serta peta wilayah rawan kebakaran di tiap kabupaten/kota. Ia menekankan pentingnya kolaborasi anggaran dalam pengendalian Karhutla.
“Selain APBD Provinsi, perlu dukungan APBD kabupaten/kota, termasuk untuk menambah Pos Lapangan (Poslap),” tegasnya.
Ia juga berharap Pemkab Kapuas dapat menggandeng perusahaan besar di wilayah setempat untuk turut membantu penanganan Karhutla.
Asisten Romulus menyebut Pemkab Kapuas telah menyepakati penambahan dua Poslap yang dibiayai kabupaten, sehingga total Poslap menjadi 11. Langkah tersebut juga diikuti dengan penguatan penanganan Karhutla pada area tanah mineral serta peningkatan kesiapsiagaan melalui aktifasi posko dan Poslap.
“Kapuas memiliki lahan gambut lebih dari 686 ribu hektare. Tahun ini hotspot tidak terlalu banyak karena tak ada kemarau panjang, namun Kapuas masih tercatat sebagai daerah dengan hotspot tertinggi,” ujar Romulus.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kapuas menambahkan, berdasarkan kajian, idealnya Kapuas memerlukan hampir 20 Poslap, namun saat ini baru tersedia 9 Poslap yang dibiayai provinsi dan akan bertambah dari dukungan kabupaten. (nas)
