MUARA TEWEH, Kaltengtimes.co.id – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan tambang dalam mewujudkan pembangunan sosial-ekonomi yang inklusif. Hal ini mengemuka dalam kegiatan Konsultasi Publik Rencana Induk Program Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) PT Bharinto Ekatama (BEK) yang digelar di Aula Setda Lantai I, baru-baru ini.
Kegiatan yang difasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak perusahaan untuk menyelaraskan arah program tanggung jawab sosial agar lebih tepat sasaran.
Mewakili Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, Wakil Bupati Felix Sondaie Y. Tingan menyampaikan bahwa perusahaan tambang memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan daerah, namun tanggung jawab sosialnya tidak boleh diabaikan.
“Kami tidak ingin program CSR hanya berhenti pada simbol atau seremoni. RIPPM harus menjadi rencana aksi nyata yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya dalam sambutan pembuka.
Felix menilai bahwa sinergi antarpihak menjadi kunci keberhasilan. Ia meminta agar setiap program perusahaan terintegrasi dengan kebijakan pemerintah daerah sehingga hasilnya lebih berdaya guna dan berkelanjutan.
“Kolaborasi adalah kunci. Pemerintah menyediakan arah kebijakan, perusahaan memberikan dukungan sumber daya, dan masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaannya,” kata Felix.
Dalam sambutan tertulisnya, Bupati H. Shalahuddin menegaskan bahwa pembangunan ekonomi daerah tidak boleh meninggalkan prinsip keadilan sosial. Menurutnya, pertambangan harus menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat sekitar, bukan hanya meningkatkan keuntungan perusahaan.
“Kehadiran perusahaan tambang harus membawa perubahan positif bagi masyarakat. Keuntungan yang diperoleh wajib dikembalikan dalam bentuk program sosial yang terukur dan transparan,” tulisnya.
Bupati juga mengapresiasi forum konsultasi publik ini sebagai wujud komitmen bersama dalam membangun tata kelola tambang yang bertanggung jawab. Ia berharap seluruh masukan dalam forum dapat menjadi bahan penyempurnaan RIPPM yang berorientasi pada hasil nyata.
“Inilah bentuk nyata kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” tutup Shalahuddin.(y)
