MUARA TEWEH, Kaltengtimes.co.id – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menegaskan bahwa program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh perusahaan tambang harus memberikan manfaat nyata bagi warga, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
Penegasan ini disampaikan Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sondaie Y. Tingan, saat membuka Konsultasi Publik Rencana Induk Program Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) PT Bharinto Ekatama (BEK) di Aula Setda Lantai I, baru-baru ini. Kegiatan tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, perwakilan Pemprov Kalimantan Tengah, tokoh masyarakat, dan media.
Dalam arahannya, Felix menekankan agar program CSR yang dijalankan perusahaan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat di sekitar wilayah tambang. Ia menilai banyak program CSR selama ini masih bersifat seremonial dan tidak berkelanjutan.
“RIPPM tidak boleh hanya menjadi formalitas untuk memenuhi syarat perizinan. Dokumen ini harus menjadi pedoman kerja yang aplikatif dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Felix.
Ia menambahkan, keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak bisa dicapai oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat agar setiap program bisa terintegrasi dan berkelanjutan.
“Kita tidak ingin program CSR hanya menjadi proyek laporan tahunan. Perusahaan harus hadir sebagai mitra pembangunan daerah yang konsisten membantu peningkatan kualitas hidup warga,” tegasnya.
Dalam sambutan tertulisnya, Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menyoroti peran besar sektor pertambangan dalam pembangunan ekonomi daerah. Namun ia mengingatkan, tanggung jawab sosial perusahaan tambang juga sangat besar karena aktivitasnya langsung berdampak pada lingkungan dan masyarakat.
“Pertambangan bisa menjadi motor ekonomi daerah, tapi harus berpihak pada rakyat. Hasilnya wajib dimanfaatkan untuk kemakmuran bersama,” tulis Shalahuddin.
Bupati juga mengapresiasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) yang telah memfasilitasi forum konsultasi publik ini sebagai ruang terbuka untuk berdialog dan membangun kesepahaman antara pemerintah dan perusahaan.
“Forum ini bukan sekadar ruang diskusi, tapi momentum untuk memperkuat kepercayaan dan kerja sama yang nyata,” pungkasnya.(y)
