PALANGKA RAYA, Kaltengtimes.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (Rakor Pemda) se-Kalteng, Jumat (22/8/2025), di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng. Agenda utama rakor mencakup percepatan operasionalisasi Koperasi Merah Putih, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penanganan sampah, karhutla, dan hutan adat.
Rakor dibuka oleh Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, dan dipimpin oleh Wakil Gubernur H. Edy Pratowo yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya menyusun strategi konkret untuk memperkuat PAD.
“Struktur anggaran tahun 2025 mengalami efisiensi. Kita harus memperkuat fiskal daerah dengan menggali potensi PAD yang masih sangat besar di sektor pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan pajak daerah,” tegas Wagub Edy.
Wagub menyampaikan bahwa berdasarkan hasil rakor provinsi penghasil sumber daya alam, Kalteng berada di posisi ketiga setelah Kaltim dan Kalsel. Namun, penerimaan daerah masih jauh tertinggal dibandingkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masuk ke pusat.
“Gubernur menegaskan, mulai 2026 arah pembangunan akan fokus pada penguatan PAD, termasuk alokasi Rp100–150 miliar per kabupaten/kota, serta bantuan desa Rp250–500 juta. Ini harus kita persiapkan bersama,” tambahnya.
Dalam laporan pembuka, Plt. Sekda Kalteng Leonard S. Ampung memaparkan bahwa Rancangan APBN 2026 mengindikasikan penurunan Dana Transfer ke Daerah sebesar 29,3%, sementara belanja pusat meningkat 16,1%.
“Situasi ini mempersempit ruang fiskal daerah. Menaikkan tarif pajak bukan solusi jangka panjang. Yang kita perlukan adalah intensifikasi dan ekstensifikasi secara cerdas,” jelas Leonard.
Ia menyoroti potensi besar dari sektor pajak kendaraan bermotor, retribusi daerah, serta peran BUMD yang perlu lebih aktif berkontribusi terhadap PAD.
Rakor ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Kalteng, Para Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Tengah, Asisten, Staf Ahli Gubernur, serta seluruh Kepala OPD Provinsi Kalteng
Melalui pertemuan ini, Pemprov Kalteng mendorong sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan agar mampu menciptakan daerah yang mandiri secara fiskal, tidak tergantung penuh pada anggaran pusat, dan siap menyambut pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. (red)
