PURUK CAHU, KaltengTimes.co.id – Pemerintah Kabupaten Murung Raya meningkatkan status penanganan bencana dari Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Siaga Darurat Kekeringan Air menjadi Status Tanggap Darurat. Kebijakan ini diambil untuk mempercepat penanganan dampak kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas.
Keputusan tersebut disepakati dalam rapat koordinasi yang dipimpin melalui Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya, Rahmat K. Tambunan, di Aula Gedung Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Murung Raya, Jumat (18/9/2026). Ia hadir mewakili Bupati Murung Raya, Heriyus.
Rapat turut dihadiri Ketua DPRD Murung Raya Rumiadi, Kepala BPBD Murung Raya Fitrianul Fahriman, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI-Polri, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), pelaku usaha, serta jajaran kepala perangkat daerah.
Rahmat K. Tambunan menyampaikan bahwa peningkatan status dilakukan setelah koordinasi dengan kementerian terkait dan melalui kesepakatan dalam rapat tersebut.
“Atas izin dan persetujuan kita semua, serta berdasarkan koordinasi dengan Kementerian terkait, pada hari ini Pemerintah Kabupaten menetapkan peningkatan status menjadi Tanggap Darurat,” tegas Rahmat saat menyampaikan keputusan tersebut mewakili Bupati Heriyus.
Ia menjelaskan, dampak kekeringan mulai dirasakan masyarakat, terutama terkait keterbatasan pasokan air bersih dan kebutuhan sarana serta prasarana penyediaan air. Kondisi ini juga berpotensi memengaruhi ketahanan pangan daerah, mengingat sebagian masyarakat Murung Raya bergantung pada sektor pertanian dengan periode tanam yang umumnya berlangsung pada Oktober hingga November.
Melalui penetapan status tanggap darurat, Posko Komando Penanganan Darurat Bencana diaktifkan untuk mengoordinasikan operasi penanganan secara terpadu. Pengerahan personel dan sumber daya melibatkan BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, Taruna Siaga Bencana (Tagana), KPH, serta unsur terkait lainnya.
Upaya penanganan meliputi dukungan distribusi air bersih, pemantauan kondisi wilayah terdampak, dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Koordinasi lintas sektor diharapkan dapat mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
“Dengan status tanggap darurat ini, seluruh Perangkat Daerah, pihak Kecamatan harus memperkuat koordinasi, mempercepat respons, dan mengoptimalkan sumber daya. Penanganan terpadu diperlukan agar dampak kekeringan, krisis air bersih dan Karhutla dapat kita tekan,” pungkas Rahmat.
Dari sektor kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Murung Raya, Suwirman Hutagalung, melaporkan adanya peningkatan kasus kesakitan, terutama diare yang berkaitan dengan kondisi kekeringan. Meski demikian, kasus yang dilaporkan masih dapat ditangani dan berada dalam kendali, serta belum menyebabkan kematian.
Peningkatan status ini menjadi dasar bagi penguatan koordinasi dan mobilisasi sumber daya dalam menghadapi dampak kekeringan dan karhutla di Murung Raya. Pemerintah daerah juga mendorong seluruh unsur terkait untuk mempercepat langkah penanganan agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi dan risiko bencana dapat ditekan.(Red)
