MUARA TEWEH, Kaltengtimes.co.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Barito Utara menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk disahkan menjadi peraturan daerah, dengan sejumlah catatan dan rekomendasi.
Sikap tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKB DPRD Barito Utara, H. Parmana Setiawan, dalam Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2026 di Gedung DPRD Barito Utara, Kamis (17/9/2026).
Dalam penyampaian pendapat akhirnya, Parmana mengapresiasi Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026.
Fraksi PKB mencermati bahwa perubahan belanja daerah antara lain diarahkan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan, kegiatan tahun jamak, penyelesaian kewajiban pekerjaan yang telah berjalan, serta belanja wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meski demikian, Parmana menegaskan bahwa penyelesaian kewajiban pekerjaan, termasuk kegiatan tahun jamak, harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan.
“Kami meminta agar penyelesaian kewajiban tersebut tetap dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, didukung dokumen yang lengkap, serta menjamin bahwa pemerintah daerah memperoleh hasil pekerjaan sesuai dengan kewajiban yang telah dibayarkan,” ujar Parmana.
Dorong Optimalisasi BTT Rp10 Miliar untuk Karhutla
Selain mencermati perubahan anggaran, Fraksi PKB memberikan perhatian serius terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Barito Utara.
Parmana menilai kondisi karhutla perlu mendapat penanganan cepat dan terkoordinasi karena kebakaran dilaporkan telah terjadi di hampir setiap kecamatan. Karena itu, pemerintah daerah diminta memperkuat sinergi lintas sektor dan mengoptimalkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp10 miliar untuk penanganan sejak dini.
“Fraksi PKB mendorong Pemerintah Daerah untuk penguatan sinergi lintas sektor dalam penanganan karhutla, karena karhutla yang terjadi di Kabupaten Barito Utara sudah sangat mengkhawatirkan. Sekarang ini karhutla sudah merambah hampir di setiap kecamatan,” katanya.
Menurut Parmana, pemanfaatan anggaran BTT secara optimal diperlukan untuk mempercepat respons di lapangan dan mencegah kebakaran meluas ke wilayah lain.
“Fraksi PKB berharap dengan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp10 miliar bisa dioptimalkan Pemerintah Daerah untuk penanganan sejak dini agar kebakaran tidak semakin meluas. DPRD selalu siap mendukung penambahan anggaran untuk penanganan karhutla dan kabut asap,” tegasnya.
Minta Pembangunan Lebih Merata
Di luar persoalan karhutla, Fraksi PKB juga menyoroti pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta percepatan realisasi belanja modal.
Fraksi PKB mengingatkan agar pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan atau wilayah tertentu, tetapi juga menjangkau kecamatan dan desa-desa.
Pemerataan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap jalan, layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, jaringan komunikasi, dan berbagai pelayanan publik lainnya.
Terkait pembangunan infrastruktur, Parmana menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu memperhatikan bukan hanya kuantitas pekerjaan, melainkan juga kualitas, ketepatan waktu, manfaat, dan keberlanjutan hasil pembangunan.
Fraksi PKB berharap berbagai catatan tersebut menjadi perhatian dalam pelaksanaan Perubahan APBD 2026 agar anggaran daerah dapat digunakan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Barito Utara. (Red)
