MUARA TEWEH, Kaltengtimes.co.id – Pemerintah Kabupaten Barito Utara mencatatkan ketimpangan serapan anggaran yang cukup mencolok antarwilayah kecamatan menjelang berakhirnya tahun anggaran 2025. Berdasarkan data resmi, dari sembilan kecamatan yang ada, hanya tiga wilayah yang menunjukkan realisasi di atas 40 persen, sementara lainnya masih tertinggal.
Kecamatan Lahei Barat menempati posisi tertinggi dengan serapan 43,21 persen, diikuti Teweh Tengah (41,43 persen) dan Lahei (36,95 persen). Sebaliknya, tiga kecamatan dengan capaian terendah yakni Gunung Purei (32,24 persen), Montallat (35,74 persen), dan Teweh Selatan (36,20 persen).
Bupati H. Shalahuddin menyebut kondisi tersebut sebagai tanda perlunya sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintahan kecamatan. Ia menegaskan bahwa penyerapan anggaran bukan hanya urusan laporan keuangan, tetapi mencerminkan keseriusan pelaksanaan program pembangunan di lapangan.
“Anggaran daerah harus menjadi alat untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar angka di kertas. Kami akan memastikan tidak ada kegiatan yang mandek hanya karena lemahnya koordinasi,” ujarnya baru-baru ini.
Untuk mengatasi ketimpangan ini, Pemkab Barito Utara tengah menyiapkan langkah-langkah strategis, di antaranya peningkatan supervisi dan monitoring oleh tim anggaran daerah, serta percepatan proses administrasi di tingkat kecamatan.
Selain itu, Bupati Shalahuddin juga meminta para camat memperkuat perencanaan kegiatan dan memastikan seluruh pelaksanaan proyek sesuai jadwal.
“Saya tidak ingin ada penumpukan pekerjaan di akhir tahun. Kualitas pembangunan bisa menurun jika semua dikerjakan terburu-buru. Kita harus jaga efektivitas dan akuntabilitas,” tambahnya.
Melalui langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap seluruh target pembangunan tahun 2025 dapat tercapai secara maksimal, baik dari sisi fisik maupun manfaat langsung bagi masyarakat di setiap kecamatan.(y)
