Senin, 20 Oktober 2025

RSUD Muara Teweh Krisis Keuangan, DPRD Barut Diminta Segera Ambil Langkah Nyata

A+A-
Reset

Muara Teweh. Kaltengtimes.co.id — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Teweh kini menghadapi tekanan finansial serius. Direktur RSUD Muara Teweh, Tiur Maida, mengungkapkan bahwa beban pengeluaran untuk obat-obatan dan bahan habis pakai (BHP) telah melampaui 30 persen dari batas anggaran operasional.

Dalam layanan hemodialisis, pihak rumah sakit bahkan mengalami defisit Rp200 ribu hingga Rp300 ribu per pasien. “Kami sudah mengajukan tambahan anggaran ke DPRD sejak awal tahun, tetapi belum ada respons konkret. Padahal ini menyangkut nyawa dan keberlangsungan pelayanan publik,” tegas Tiur dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Barito Utara, Senin (11/8/2025).

Tiur menjelaskan, biaya operasional rutin RSUD mencapai Rp40–54 miliar per tahun, ditambah pemotongan anggaran gaji tenaga non-ASN sebesar Rp8,5 miliar. Kondisi fisik bangunan pun jauh dari ideal—dinding dan plafon bocor, toilet IGD ruang bersalin tidak tersedia, dan sejumlah fasilitas tidak memenuhi standar pelayanan. “Dari luar memang tampak megah, tapi di dalam banyak kerusakan. Untuk renovasi besar, kami tidak bisa jalan sendiri tanpa dukungan APBD,” ujarnya.

Selain itu, Tiur menyoroti pengelolaan parkir rumah sakit yang masih dikelola pihak ketiga. Ia menyatakan siap jika pengelolaan diambil alih pemerintah daerah, asalkan seluruh biaya operasionalnya ditanggung APBD.

Terkait isu kekurangan tenaga medis, Tiur meluruskan bahwa hanya satu dokter spesialis saraf yang tidak memperpanjang kontrak karena alasan keluarga. Sebaliknya, RSUD justru menambah enam dokter spesialis baru di bidang mata, paru, THT, dan jiwa.

Menutup paparannya, Tiur menyampaikan harapan agar DPRD segera turun tangan. “Kalau fasilitas dan operasional dibenahi, pelayanan pasti membaik. Ini bukan soal pribadi, tapi soal nama baik Barito Utara dan hak masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” tandasnya.

Manajemen RSUD Muara Teweh berharap dukungan konkret dari DPRD dan pemerintah daerah segera terealisasi agar rumah sakit kebanggaan masyarakat ini tidak kolaps di tengah meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan. (red)

 

Berita Terkait