MUARA TEWEH, Kaltengtimes.co.id – Loyalitas dan komitmen jangka panjang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi sorotan penting dalam proses pembinaan awal aparatur negara.
Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Barito Utara, Jiham Nur, menyusul arahan tegas dari Kepala BKPSDM Barito Utara, Hj Sri Hartati, dalam kegiatan pembinaan CPNS pada Selasa, 3 Juni 2025 lalu.
Sri Hartati menegaskan bahwa CPNS wajib menandatangani komitmen tidak mengajukan pindah tugas selama 10 tahun. Kebijakan ini dinilai penting untuk memastikan keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah yang telah direncanakan dengan matang.
“Kami mendukung penuh kebijakan ini. Pengabdian tanpa syarat adalah ciri dari ASN sejati. Tidak boleh ada mental instan. Sepuluh tahun mengabdi di tempat penugasan awal adalah bentuk tanggung jawab terhadap daerah dan masyarakat,” ujar Jiham Nur, Kamis 5 Juni 2025.
Jiham Nur juga mengapresiasi upaya BKPSDM dalam menanamkan nilai-nilai dasar ASN “BerAKHLAK” serta semangat “Bangga Melayani Bangsa” dalam orientasi CPNS. Menurutnya, proses pembentukan karakter sejak dini akan menciptakan birokrat yang tidak hanya cakap secara teknis, tapi juga tangguh secara etika dan integritas.
“ASN bukan hanya tentang jabatan, tapi juga pengabdian. Kalau sejak awal mereka sudah diberi pemahaman soal loyalitas dan tanggung jawab, maka ke depan mereka akan lebih siap menghadapi dinamika pelayanan publik,” katanya.
Penempatan CPNS di berbagai wilayah di Barito Utara bukan tanpa alasan. Proses seleksi dan perencanaan formasi CPNS telah mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan. Karena itu, DPRD mengingatkan agar tidak ada lagi kecenderungan mutasi dini yang justru merugikan daerah.
“Kita ingin membangun daerah ini secara merata. Kalau ASN baru langsung ingin pindah, siapa yang akan bekerja di desa-desa atau wilayah pelosok? Kita butuh SDM yang kuat, loyal, dan siap tinggal dan bekerja di mana pun dibutuhkan,” tegas Jiham.
Sebagai mitra pemerintah, DPRD Barito Utara menyatakan kesiapan untuk terus bersinergi dengan BKPSDM dan OPD lainnya dalam memperkuat reformasi birokrasi, mulai dari rekrutmen yang transparan hingga pembinaan berkelanjutan. (Red)
