PURUK CAHU, KaltengTimes.co.id – Pemerintah Kabupaten Murung Raya menetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau, khususnya potensi berkurangnya ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah.
Penetapan status tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Bupati Murung Raya, Heriyus, di Aula A Kantor Bupati Murung Raya, Senin (14/9/2026). Rapat diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah, camat, serta pemangku kepentingan terkait.
Bupati Heriyus mengatakan, penetapan status siaga merupakan langkah antisipatif agar pemerintah daerah dapat mempersiapkan penanganan sejak dini sebelum kekeringan berdampak pada kehidupan masyarakat.
“Kita menetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan sebagai langkah antisipasi. Jangan sampai kita menunggu masyarakat mengalami kesulitan air baru kemudian bertindak. Kesiapan harus dilakukan sejak sekarang,” tegas Heriyus.
Ia meminta seluruh perangkat daerah bersama para pemangku kepentingan meningkatkan koordinasi dan melakukan pemantauan berkala terhadap wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Langkah tersebut diperlukan agar perkembangan kondisi di lapangan dapat diketahui lebih awal dan penanganan bisa dilakukan secara cepat apabila situasi darurat terjadi.
Menurut Heriyus, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam menghadapi kondisi tersebut. Pemerintah daerah, katanya, perlu memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan yang dibutuhkan selama musim kemarau.
“Yang paling utama adalah masyarakat. Kita harus memastikan kebutuhan dasar mereka tetap terlayani dan setiap persoalan yang muncul akibat kekeringan dapat segera ditangani,” ujarnya.
Selain menginstruksikan penguatan kesiapsiagaan pemerintah, Heriyus juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengurangi risiko kekeringan. Masyarakat diimbau menggunakan air secara hemat, menjaga sumber-sumber air, serta meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau.
Pemkab Murung Raya menyatakan kesiapsiagaan akan terus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor dan pemantauan kondisi di lapangan. Upaya tersebut diarahkan untuk meminimalkan dampak kekeringan sekaligus menjaga agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap menjadi prioritas penanganan.(Red)
