Oleh Heru Hidayat*
Kalimantan Tengah merupakan provinsi yang memiliki wilayah luas, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, serta tantangan pembangunan yang kompleks. Dalam situasi keterbatasan anggaran daerah dan semakin tingginya kebutuhan pembangunan, diperlukan sebuah forum strategis yang mempertemukan anggota DPR RI, anggota DPD RI, gubernur, bupati, dan wali kota se-Kalimantan Tengah untuk menyatukan langkah memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.
Forum DPR RI dan DPD RI bersama kepala daerah bukan sekadar ruang silaturahmi politik, melainkan instrumen penting untuk memperkuat diplomasi pembangunan daerah. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa forum semacam ini dapat menjadi sarana efektif untuk memperjuangkan program pusat, meningkatkan akses pendanaan APBN, serta mempercepat realisasi proyek strategis nasional di daerah.
Kalimantan Tengah membutuhkan kekuatan kolektif. Selama ini, anggota DPR RI memiliki fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan, sedangkan anggota DPD RI memiliki peran memperjuangkan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat. Apabila kedua unsur ini bergerak bersama kepala daerah, maka berbagai usulan pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi agenda bersama yang memiliki daya dorong lebih kuat di tingkat nasional.
Forum ini juga penting untuk menyusun prioritas pembangunan Kalteng secara terpadu. Misalnya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan kawasan pangan, hilirisasi hasil perkebunan dan kehutanan, penguatan kampung nelayan, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga percepatan pembangunan desa dan kawasan pedalaman. Dengan adanya kesepahaman antara DPR RI, DPD RI, dan kepala daerah, maka perjuangan anggaran dan program menjadi lebih fokus dan terarah.
Di sisi lain, forum ini dapat menjadi wadah evaluasi berkala terhadap berbagai kebijakan pusat yang berdampak langsung terhadap daerah. Aspirasi masyarakat Kalimantan Tengah terkait pengelolaan sumber daya alam, dana bagi hasil, lingkungan hidup, serta pemberdayaan masyarakat adat dapat dibahas secara bersama sebelum diperjuangkan ke tingkat nasional. Pendekatan seperti ini sejalan dengan semangat memperkuat hubungan pusat dan daerah melalui komunikasi yang baik dan kolaborasi yang berkelanjutan.
Lebih dari itu, forum ini dapat mengurangi ego sektoral antarwilayah. Kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah tidak lagi berlomba memperjuangkan kepentingan masing-masing secara terpisah, tetapi membangun agenda pembangunan Kalteng secara kolektif. Ketika seluruh pemangku kepentingan berbicara dengan satu suara, maka posisi tawar Kalimantan Tengah di hadapan pemerintah pusat akan semakin kuat.
Ke depan, Forum Anggota DPR RI dan DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah bersama Kepala Daerah perlu dibentuk secara permanen dan melakukan pertemuan rutin. Forum ini dapat menghasilkan daftar prioritas pembangunan tahunan, mengawal program strategis, memonitor realisasi anggaran pusat, serta menjadi ruang koordinasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah.
Kalimantan Tengah memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun potensi tersebut hanya dapat diwujudkan melalui sinergi, kolaborasi, dan perjuangan bersama. Karena itu, pembentukan Forum DPR RI, DPD RI, dan Kepala Daerah se-Kalimantan Tengah bukan lagi sekadar kebutuhan, melainkan sebuah keharusan untuk mempercepat terwujudnya Kalteng yang semakin maju, sejahtera, dan bermartabat.
*Heru Hidayat*
Pemerhati Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat Kalimantan Tengah.
