Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) tengah menyiapkan terobosan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui pengembangan potensi agroindustri. Salah satu gagasan yang disiapkan yakni Program PANDORA atau Pengembangan Agroindustri Daerah untuk Optimalisasi Retribusi dan Anggaran.
Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan potensi sektor pertanian, perikanan, serta berbagai produk olahan lokal yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan.
Gagasan PANDORA dituangkan dalam makalah yang disusun Candra Wijaya, S.Si., M.Sc., Apt., sebagai bagian dari persyaratan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala tahun 2026.
Dalam makalah tersebut, Candra memaparkan bahwa kondisi fiskal Batola masih menghadapi tantangan karena pendapatan daerah cukup bergantung pada transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Padahal, Batola memiliki potensi besar sebagai salah satu kawasan penyangga pangan di Kalimantan Selatan dengan karakteristik wilayah lahan basah dan jaringan sungai yang mendukung aktivitas pertanian serta perikanan.
Menurut Candra, potensi tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah. Sejumlah kendala masih ditemukan, antara lain keterbatasan pengolahan hasil produksi, modal usaha bagi pelaku usaha kecil, serta belum kuatnya keterhubungan antara sentra produksi dengan pasar.
Selain itu, pengelolaan retribusi dan pajak daerah yang masih dilakukan secara manual, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah yang belum optimal, serta kapasitas rantai produksi agroindustri yang masih terbatas menjadi persoalan yang perlu dibenahi.
Sekda Jadi Penggerak Lintas Sektor
Program PANDORA dirancang sebagai program lintas sektor sehingga membutuhkan koordinasi yang kuat. Dalam gagasan tersebut, Sekretaris Daerah ditempatkan sebagai penggerak utama untuk memastikan berbagai perangkat daerah bergerak dalam satu arah.
Sektor yang terlibat tidak hanya pertanian dan perikanan, tetapi juga perindustrian, koperasi dan UMKM, penanaman modal, hingga perangkat daerah yang menangani pendapatan daerah.
Kepemimpinan koordinatif Sekda dinilai penting agar pelaksanaan program tidak berjalan sendiri-sendiri di masing-masing perangkat daerah, melainkan terintegrasi dalam satu agenda peningkatan PAD dan pengembangan ekonomi lokal.
Sembilan Strategi PANDORA
Untuk mewujudkan program tersebut, terdapat sembilan langkah utama yang diusulkan. Pertama, membentuk Task Force PANDORA, yakni tim lintas instansi yang berada di bawah koordinasi Sekda.
Kedua, melakukan audit tematik dan pemetaan potensi fiskal guna mengidentifikasi sekaligus menutup potensi kebocoran penerimaan daerah.
Ketiga, mendorong digitalisasi pengelolaan retribusi dan pajak melalui penerapan e-retribusi dan e-tax yang terintegrasi dengan dashboard secara real-time.
Keempat, mengembangkan agroindustri bernilai tambah dengan fokus pada komoditas potensial, terutama pengolahan padi, perikanan, dan produk kelapa.
Kelima, memperkuat kemitraan dengan sektor swasta sekaligus meningkatkan peran BUMDes sebagai penggerak dan pengembang produk lokal.
Keenam, memperkuat regulasi dan memberikan insentif, termasuk penyederhanaan proses perizinan usaha melalui layanan satu pintu.
Ketujuh, meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan digital, manajerial, hingga pemasaran.
Kedelapan, melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan hasil evaluasi ditampilkan melalui dashboard publik sebagai bentuk transparansi.
Kesembilan, memperluas promosi dan pasar produk unggulan daerah melalui festival, pameran, serta pemenuhan sertifikasi mutu, termasuk izin edar dan sertifikasi halal.
Target PAD Naik 10 Persen
Program PANDORA dirancang untuk dilaksanakan secara bertahap selama kurang lebih delapan bulan. Tahapannya mencakup audit dan pemetaan data, penyesuaian maupun revisi regulasi daerah, digitalisasi sistem, pengembangan agroindustri hingga evaluasi akhir.
Pada tahun pertama, program ini menargetkan peningkatan PAD minimal 10 persen.
Selain itu, seluruh perangkat daerah pengelola PAD ditargetkan telah menggunakan sistem digital untuk pengelolaan retribusi dan pelaporan. Sedikitnya tiga produk unggulan daerah juga ditargetkan mampu menembus pasar regional maupun nasional.
Target lainnya adalah bertambahnya kemitraan antara BUMDes dan sektor swasta yang dituangkan secara resmi melalui kontrak kerja sama.
Perlu Dukungan Banyak Pihak
Candra menegaskan, keberhasilan PANDORA tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah daerah. Program tersebut membutuhkan dukungan berbagai pemangku kepentingan agar dapat berjalan secara berkelanjutan.
DPRD diharapkan berperan dalam mendukung aspek regulasi dan penganggaran. Sementara sektor swasta dan perbankan dapat menjadi mitra investasi maupun pembiayaan.
Petani dan pelaku UMKM juga perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan.
Di sisi lain, perguruan tinggi dan lembaga riset diharapkan dapat memberikan pendampingan dalam pengembangan teknologi pengolahan, inovasi produk, hingga evaluasi dampak program.
Untuk mengantisipasi risiko melemahnya koordinasi akibat pergantian pejabat, mandat Task Force PANDORA diusulkan dituangkan melalui Keputusan Bupati. Dengan demikian, tugas dan fungsi tim tetap memiliki landasan formal serta dapat berjalan lintas periode kepemimpinan.
Melalui sinergi lintas perangkat daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah, potensi agroindustri Batola diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan PAD, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi produk lokal, memperluas pasar, membuka peluang usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (***)
