Palangka Raya, Kaltengtimes.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) periode 2026–2030 dengan melibatkan berbagai unsur non-pemerintah. Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Workshop Membangun Keterlibatan Aktor Non-Pemerintah dalam Penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026–2030 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Bapperida, Palangka Raya, Kamis (4/6/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Syahfiri, saat membacakan sambutan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengatakan bahwa penyusunan RAD SDGs memerlukan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan kemitraan multi-pemangku kepentingan. Menurutnya, keterlibatan pemerintah, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, media, serta berbagai elemen lainnya menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan implementasi Agenda 2030 di daerah. “Pendekatan ini mengedepankan prinsip No One Left Behind sekaligus mendorong kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam setiap program pembangunan yang selaras dengan prioritas daerah,” ujar Syahfiri.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menjalin kerja sama dengan lembaga internasional asal Jerman, GIZ, dalam program penguatan kapasitas perencanaan kebijakan guna mendukung implementasi SDGs di Kalimantan Tengah. Selain itu, penyusunan RAD SDGs dilakukan secara sistematis agar mampu menghasilkan proyeksi indikator pembangunan yang nantinya menjadi acuan dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk RPJMD dan RKPD, sehingga tetap sejalan dengan target pembangunan nasional maupun global.
Syahfiri pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi agar penyusunan RAD SDGs dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan. “Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mempercepat pencapaian target SDGs menuju tahun 2030,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Chandra F. Asmara, menyampaikan bahwa workshop dilaksanakan selama dua hari dan diawali dengan pelatihan pengelolaan Platform SDGs Kalteng bersama GIZ. Ia menambahkan, kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan GIZ telah berlangsung sejak tahun 2024 dan terus diperkuat melalui berbagai program kolaboratif hingga 2026.
Menurut Chandra, partisipasi aktif masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat sipil hingga sektor swasta sangat dibutuhkan guna mempercepat pencapaian indikator SDGs di Kalimantan Tengah. Sebagai bentuk transparansi pembangunan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menghadirkan Platform SDGs Kalteng yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memantau capaian pembangunan secara terbuka dan akuntabel.
Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap penyusunan RAD SDGs 2026–2030 dapat berlangsung lebih partisipatif, inklusif, serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah secara berkelanjutan demi mewujudkan Kalteng yang semakin maju dan sejahtera.(red)
