Palangka Raya, Kaltengtimes.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat komitmen dalam upaya pencegahan korupsi dengan mematangkan persiapan menyambut kunjungan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi terkait capaian dan kendala pelaksanaan Aksi Stranas PK yang dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, di Ruang Rapat Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (3/6/2026).
Dalam arahannya, Linae menegaskan bahwa pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Menurutnya, upaya pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat pengawas maupun penegak hukum, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan. “Pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah dan seluruh pihak terkait,” tegas Linae.
Ia juga menekankan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendukung implementasi Stranas PK guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik. “Melalui Stranas PK, kami berharap tata kelola pemerintahan semakin baik, pengawasan lebih kuat, serta pengelolaan sumber daya dan anggaran berjalan efektif, efisien, dan akuntabel,” ujarnya.
Linae meminta seluruh perangkat daerah yang nantinya terlibat dalam kunjungan Tim Stranas PK agar menyiapkan data, dokumen, serta materi pendukung secara maksimal guna mendukung proses evaluasi. “Data dan dokumen yang diperlukan harus dipersiapkan dengan baik agar proses evaluasi dan diskusi bersama Tim Stranas PK dapat berjalan lancar dan optimal,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Eko Sulistiono menjelaskan, rapat koordinasi tersebut digelar untuk memastikan kesiapan seluruh perangkat daerah yang akan terlibat langsung dalam kunjungan Tim Stranas PK. Menurut Eko, tim yang akan melakukan evaluasi tidak hanya berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi juga melibatkan sejumlah kementerian terkait yang mendukung pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi. “Tim akan mengevaluasi capaian aksi pencegahan korupsi sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi daerah dalam pelaksanaannya,” jelas Eko.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap kunjungan Tim Stranas PK dapat berjalan lancar sekaligus menjadi momentum memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.(red)
