PALANGKA RAYA, kaltengtimes.co.id – Ketua III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Junaidi, menekankan pentingnya kerja sama yang solid antar aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan dalam menangani tindak kejahatan di sektor perkebunan kelapa sawit.
Menurutnya, persoalan kejahatan di sektor ini tidak bisa diselesaikan secara parsial. Diperlukan penguatan koordinasi, kesamaan pemahaman, serta kolaborasi yang terintegrasi dari berbagai pihak agar penanganannya lebih efektif.
Ia menjelaskan bahwa sistem dan mekanisme penanganan yang kuat menjadi fondasi utama dalam upaya pemberantasan kejahatan di kawasan perkebunan. Tanpa dukungan lintas sektor, langkah-langkah yang diambil berpotensi tidak maksimal dan gagal menyentuh akar masalah.
Selain itu, Junaidi juga menyoroti perlunya kesadaran bersama mengenai dampak kejahatan di sektor sawit. Ia menilai, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat harus memahami bahwa kejahatan ini tidak hanya berdampak pada produksi dan ekonomi, tetapi juga berpengaruh terhadap kesejahteraan warga di sekitar area perkebunan.
Ia menegaskan bahwa sinergi menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Pihak kepolisian, instansi terkait, pemerintah daerah, perusahaan perkebunan, serta masyarakat lokal diharapkan dapat menjalankan peran masing-masing secara selaras.
Dalam hal ini, pemerintah bertugas merumuskan kebijakan yang jelas, aparat kepolisian fokus pada penegakan hukum dan pencegahan, perusahaan berperan dalam menjaga keamanan serta membina lingkungan sekitar, sementara masyarakat turut aktif dalam pengawasan.
Junaidi berharap, melalui kolaborasi yang kuat dan pemahaman yang menyeluruh, kejahatan di sektor perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah dapat ditekan secara efektif. Upaya ini diharapkan mampu menjaga sektor perkebunan sebagai penopang ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.(red)
