PALANGKA RAYA – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugiyarto, menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di daerah tidak boleh tertunda hanya karena sebagian wilayah belum siap. Program ini, kata dia, harus segera dijalankan di daerah yang sudah siap lebih dulu.
“Kalau semua daerah saling menunggu, maka program tidak akan berjalan. Yang sudah siap harus jalan dulu, sementara yang belum siap bisa menyusul,” ujarnya.
Ia mencontohkan, apabila Palangka Raya sudah siap melaksanakan pembangunan, maka proses bisa langsung dimulai. Sementara daerah lain seperti Barito Utara, yang masih terkendala, bisa ditunda sementara.
Sugiyarto menargetkan, pada 2025, setiap kabupaten/kota di Kalteng sudah memiliki Sekolah Rakyat, meskipun belum semuanya dengan bangunan permanen. “Yang penting pembelajaran dimulai, meski masih menggunakan ruangan pinjaman,” tegasnya.
Politisi ini juga mengingatkan pentingnya sinergi antara Dinas Sosial Provinsi dan pemerintah pusat untuk melakukan validasi data agar penerima manfaat benar-benar dari keluarga yang berhak.
Tantangan terbesar, menurutnya, ada pada ketersediaan tenaga pengajar. Karena gaji guru Sekolah Rakyat ditanggung APBN, proses rekrutmen wajib sesuai mekanisme pusat. Ia mengusulkan agar guru direkrut dari putra daerah Kalteng, khususnya lulusan FKIP atau jurusan pendidikan, sehingga mampu memberdayakan masyarakat lokal.
“Sekolah Rakyat adalah program strategis. Walau fisik bangunan belum merata, setidaknya pembelajaran harus segera berlangsung di semua daerah,” pungkasnya. (red)
