PALANGKA RAYA, KaltengTimes.co.id – Anggota Komisi DPRD Kalteng, Wengga Febri Tanada menegaskan bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus menjadi prioritas strategis dalam membangun ekonomi daerah yang inklusif dan tahan krisis. Hal ini disampaikan sejumlah anggota DPRD menanggapi dinamika pertumbuhan sektor informal yang terus berkembang di berbagai wilayah di Bumi Tambun Bungai.
Wengga, menyebutkan bahwa UMKM terbukti menjadi penyangga utama perekonomian, terutama saat masa pandemi. Oleh karena itu, menurutnya, sudah saatnya pemerintah provinsi meningkatkan intervensi nyata dalam bentuk bantuan permodalan, pelatihan, hingga perluasan pasar.
“UMKM bukan hanya penyerap tenaga kerja, tapi juga penggerak ekonomi riil yang langsung menyentuh masyarakat. Kalau ingin Kalteng tumbuh stabil, UMKM harus diurus secara serius,” tegas Wengga.
Ia menjelaskan, banyak pelaku UMKM lokal masih mengalami kendala klasik seperti keterbatasan akses pembiayaan, lemahnya daya saing produk, serta minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran.
Menurutnya, sinergi antarinstansi seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan, serta perbankan daerah perlu diperkuat agar program pembinaan UMKM tidak jalan sendiri-sendiri.
“Pemprov harus siapkan skema pembiayaan berbunga rendah yang ramah untuk pelaku usaha kecil. Jangan hanya program pelatihan lalu dilepas begitu saja,”katanya.
Dia menyoroti pentingnya keberpihakan regulasi daerah terhadap UMKM lokal, termasuk di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ia mendorong agar proyek-proyek kecil skala lokal lebih banyak melibatkan pelaku UMKM.
“Kalau pemerintah mau bantu, beri mereka ruang di pengadaan barang, dorong BUMD libatkan UMKM dalam rantai pasok, dan bantu UMKM naik kelas lewat promosi yang terintegrasi,”ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan koperasi sebagai instrumen kolektif bagi pelaku usaha kecil. Koperasi, menurut mereka, bisa menjadi solusi dalam akses modal, distribusi bahan baku, hingga pemasaran bersama.
“Jangan hanya fokus tarik investasi besar, tapi UMKM diabaikan. Ekonomi kerakyatan harus dibangun dari bawah,” tegasnya.
Wengga berharap pemda mulai membangun ekosistem UMKM yang sehat dan berkelanjutan, termasuk membenahi regulasi yang masih tumpang tindih serta mempercepat digitalisasi layanan.
“Kalau UMKM didampingi dengan tepat, mereka bisa ekspor. Tapi kalau terus dibiarkan mandiri tanpa dukungan ekosistem, sulit berkembang,” pungkasnya. (red)