MUARA TEWEH, KaltengTimes.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara (Barut) pentingnya sinkronisasi antara rekap usulan perangkat daerah dengan pokok pikiran (Pokir) dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD.
Pernyataan ini disampaikan Ketua DPRD Hj Mery Rukaini, melalui Wakil Ketua II DPRD Barut, Hj Henny Rosgiaty Rusli dalam acara Forum Perangkat Daerah yang diselenggarakan di Aula Bappedalitbang Kabupaten Barut, Selasa 11 Maret 2025.
Waket II DPRD Hj Henny Rosgiaty Rusli menyampaikan bahwa pelaksanaan Forum Perangkat Daerah merupakan bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang harus sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 86 Tahun 2017.
“Proses ini mencakup musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), konsultasi publik, dan forum perangkat daerah untuk memastikan bahwa seluruh usulan dari perangkat daerah dapat selaras dengan pokok-pokok pikiran DPRD,” ujar Henny Rosgiaty.
Ia menambahkan bahwa penyusunan pokok pikiran DPRD dilakukan melalui proses penjaringan aspirasi, termasuk melalui kunjungan reses, kunjungan kerja dalam daerah, dan rapat dengar pendapat.
“Setelah itu, pokok pikiran DPRD diinventarisir oleh Sekretariat DPRD, kemudian diinput ke dalam SIPD RI, divalidasi, serta dianalisis dan disinkronkan dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah oleh Bappedalitbang,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD akan terus diperkuat dalam proses pembahasan KUA-PPAS dan APBD, untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami di DPRD memiliki kewenangan dalam mengontrol pelaksanaan Perda dan kebijakan pemerintah daerah, sehingga setiap program yang dirancang harus sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” kata Waket II DPRD Barito Utara.
Forum ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di Kabupaten Barito Utara.
Acara tersebut dihadiri oleh para pimpinan perangkat daerah, anggota DPRD, serta perwakilan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. (SP)
