PALANGKA RAYA. Kaltengtimes.co.id — Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko mengatakan, inflasi di Kalimantan Tengah saat ini masih dalam posisi aman. ‘’Berdasarkan laporan, inflasi di Kalimantan Tengah berada pada urutan 8 secara nasional,’’ kata Yuas Elko usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, di Ruang Rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalteng, Senin (21/10/24). Rakor tersebut dipimpin oleh Plt Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir.
Menurut Yuas Elko, IPH di Kalteng saat ini juga turun. ‘’Artinya kita deflasi. Cadangan beras kita masih aman, ada 12.362 ton,” jelasnya.
Yuas Elko juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Katingan yang telah berhasil menekan inflasi dan masuk sepuluh Kabupaten terendah nasional. “Saya minta kepada TPID se-Kalimantan Tengah agar terus melakukan upaya untuk menstabilkan harga, supaya Kalimantan Tengah tidak lagi masuk sebagai Provinsi inflasi tertinggi,” pungkasnya.
Dalam arahannya Plt. Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir saat memimpin rapat koordinasi tersebut meminta seluruh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar melakukan intervensi terhadap komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga. “Kita jangan sampai kendor dan kita harus terus antisipasi agar harga-harga tidak meningkat,” ujarnya.
Ia menyebut, komoditas bawang merah, telur ayam ras dan cabai di beberapa Kabupaten/Kota mengalami kenaikan harga meskipun masih di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) dan masih bisa ditoleransi. “Untuk minyak goreng, kita perlu antisipasi dan cek betul-betul kenapa terjadi kenaikan harga, begitu juga dengan bawang putih,” tukasnya.
Sementara itu Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Pudji Ismartini menyampaikan ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di minggu ketiga Oktober 2024, yakni Kabupaten Bolaang Mongondow 3,91 persen, Kabupaten Lima Puluh Kota 1,92 persen, Kabupaten Manokwari Selatan 1,83 persen, Kabupaten Luwu 1,82 persen, Kabupaten Klaten 1,65 persen, Kota Tanjung Balai 1,60 persen, Kota Tomohon 1,48 persen, Kabupaten Seram Bagian Timur 1,48 persen, Kabupaten Purworejo 1,47 persen, dan Kabupaten Lampung Utara 1,35 persen.
Turut hadir mendampingi Yuas Elko, unsur Forkopimda, Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah Prov Kalteng terkait. Hadir pula secara virtual, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Dirjen Holtikultura, Kementerian Pertanian Andi Muhammad Idil Fitri, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Rini Andrida, Direktur Pertimbanan Hukum, Jamdatun, Silah H Pulungan, Satgas Pangan Polri, Plt Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy, Perwira Pembantu Utama Ekonomi Keuangan, Staf Ahli Panglima TNI Bidang Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan Jayusman, serta Gubernur/Bupati/Wali Kota se-Indonesia. (red)
