PALANGKA RAYA. Kaltengtimes.co.id – Konsumsi pangan sebagai salah satu sub sistem yang mendukung ketahanan pangan menjadi salah satu issue yang perlu mendapat perhatian terkait dengan berapa banyak dan jenis pangan yang harus disediakan dan atau diproduksi di dalam negeri di tengah situai pandemi Covid-19 saat ini. Hal tersebut diungkapkan Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah, Lilis Suriani, saat membuka kegiatan Pertemuan Bimbingan Teknis (Bimtek) Analisis Konsumsi Pangan Berbasis Pola Pangan Harapan, bertempat di Aula Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (6/10). ‘’Saat ini ketahanan pangan merupakan topik yang sering diperbincangkan oleh berbagai pihak sebagai konsekuensi dari penyebaran Covid-19 yang semakin meluas,’’ kata Lilis Suriani, dalam pertemuan yang dihadiri Dinas terkait yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.
Bimtek Analisis Konsumsi Pangan ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi pelaksanaan kegiatan Analisis Konsumsi Pangan Berbasis PPH di tingkat kabupaten/kota dan Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparat/petugas yang menangani Analisis Konsumsi Pangan berbasis PPH di tingkat kabupaten/kota dan provinsi dalam pengelolaan dan analisis data konsumsi pangan. Bimtek ini diisi materi terkait Kebijakan Pembangunan Penganekaragaman Konsumsi Pngan di Provinsi Kalimantan Tengah, Metode Survei dan Pemanfaatan Data serta Konsistensi Data Susenas Konsumsi Antar Tahun (Data Susenas) untuk Ketahanan Pangan, Pemanfaatan Data Analisis Konsumsi Pangan PPH sebagai Indikator Kinerja Ketahanan Pangan, Perubahan Pola Konsumsi Pangan Dalam Upaya Meningkatkan Gizi Keluarga, Pola Konsumsi Pangan Dalam Upaya Meningkatkan Gizi Keluarga, serta Metodelogi dan Teknis Pengolahan Data Susenas. Selain itu, Bimtek juga diisi materi terkait Panduan dan Prinsip Analisis Konsumsi Pangan Berbasis PPH, dan juga praktik Pengolahan Data Sekunder kabupaten/kota oleh seluruh peserta Bimtek.
Pandemi Covid-19 yang masih terjadi saat ini telah membawa dampak pada berbagai lini kehidupan masyarakat. Kebijakan Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan skala level yang berbeda tiap daerah membuat intensitas kehidupan sosial menjadi menurun, karena relasi sebagai dasar kehidupan berekonomi dibatasi. Penurunan atau bahkan kehilangan sumber pendapatan, pada akhirnya akan berujung pada perubahan struktur pengeluaran rumah tangga sebagai bentuk coping strategy, salah satunya adalah penurunan kuantitas ataupun kualitas konsumsi pangan. Kondisi ini memberikan tantangan serius bagi kebijakan pangan untuk mencegah terjadinya krisis pangan di masa mendatang.
Di sisi lain, pandemi juga telah memberi dampak positif dalam konsumsi pangan yaitu menumbuhkan kesadaran pada sebagian kelompok masyarakat untuk hidup sehat, dengan memilih konsumsi pangan yang bergizi seimbang yaitu dengan banyak mengonsumsi pangan hewani serta sayur dan buah lokal. Pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi selalu menjadi program prioritas dalam setiap pembangunan Nasional, yang ditandai dengan dijadikannya beberapa indikator konsumsi pangan sebagai indikator pencapaian pembangunan Nasional, seperti konsumsi energi, protein, skor Pola Pangan Harapan (PPH). Di tingkat wilayah pun, baik provinsi maupun kabupaten/kota, di dalam RPJMD-nya mencatumkan indikator skor PPH sebagai salah satu indikator kinerja pembangunan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan, selain itu PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan. (red)