PURUK CAHU, KaltengTimes.co.id – Pemerintah Kabupaten Murung Raya mulai memperkuat implementasi kebijakan pembangunan kependudukan melalui sosialisasi Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 14 Tahun 2026 tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2026–2030.
Sosialisasi tersebut digelar di Aula Bapperida Kabupaten Murung Raya, Selasa (4/8/2026), dan dibuka oleh Bupati Murung Raya, Heriyus, melalui Pj Sekretaris Daerah Murung Raya, Sarwo Mintarjo.
Kegiatan turut dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah, narasumber dari LPPM Universitas Palangka Raya Bambang S. Lautt dan Jackson P. Mairing, serta kepala perangkat daerah, pejabat dan peserta sosialisasi.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Pj Sekda, Sarwo Mintarjo, disampaikan bahwa pembangunan kependudukan memiliki posisi penting dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Penduduk, menurut Heriyus, tidak hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek sekaligus modal utama yang menentukan keberhasilan pembangunan.
“Dokumen PJPK 2026–2030 bukan hanya dokumen perencanaan, tetapi arah kebijakan strategis yang mengintegrasikan berbagai sektor pembangunan. Perbup No. 14/2026 ini menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah mengintegrasikan perspektif kependudukan ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan,” ujarnya.
Dalam kebijakan tersebut, Pemkab Murung Raya menetapkan lima fokus utama pembangunan kependudukan. Kelima fokus itu meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan keluarga, pengendalian kuantitas penduduk, pemerataan persebaran penduduk, serta peningkatan kualitas data kependudukan.
Heriyus berharap kebijakan tersebut dapat mendukung terbentuknya sumber daya manusia Murung Raya yang berkualitas, produktif, sehat, berpendidikan dan memiliki daya saing.
Sosialisasi Perbup tersebut sekaligus menjadi bagian dari Proyek Perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional yang diberi nama “SI PELANDUK”, singkatan dari Strategi Implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Murung Raya.
Proyek perubahan tersebut digagas Kepala DP3A DALDUKKB Kabupaten Murung Raya, Pirman Prihatin. Pemkab Murung Raya memberikan apresiasi terhadap inisiatif tersebut karena dinilai dapat mendukung penguatan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan kependudukan.
“Proyek Perubahan ini diharapkan menjadi instrumen strategis memperkuat koordinasi lintas sektor, mempercepat implementasi kebijakan, serta memastikan PJPK benar-benar jadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi,” kata Bupati dalam sambutan yang dibacakan Pj Sekda.
Sebagai tindak lanjut sosialisasi, Pemkab Murung Raya akan membentuk Forum Koordinasi Daerah Implementasi PJPK. Forum tersebut akan menjadi wadah kolaborasi para pengampu untuk menyusun langkah strategis sekaligus menyelaraskan kebijakan pembangunan kependudukan antarsektor.
Melalui forum tersebut, implementasi PJPK 2026–2030 diharapkan tidak berhenti pada dokumen kebijakan, tetapi dapat diterapkan secara terintegrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Murung Raya.(red)
