Kuala Kapuas, kaltengtimes.co.id – Pemerintah Kabupaten Kapuas memastikan bahwa kemampuan fiskal daerah masih cukup kuat untuk mendukung pembangunan prioritas, meski terjadi pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
Bupati Kapuas H. M. Wiyatno menyebutkan, APBD Kapuas saat ini berada di angka Rp2,7 triliun setelah mengalami pengurangan sekitar Rp700 miliar. Namun, kondisi tersebut tidak menghambat percepatan pembangunan di berbagai sektor strategis.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan silaturahmi bersama awak media di Jonggala Cafe, Senin malam (4/5/2026), yang turut dihadiri Sekda Usis I. Sangkai serta sejumlah kepala perangkat daerah.
Menurut Wiyatno, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama, meliputi pelebaran jalan, pembangunan ruas baru, hingga penataan kawasan perkotaan.
Salah satu proyek yang tengah berjalan adalah waterfront city yang telah memasuki tahap kontrak. Selain itu, berbagai proyek yang telah rampung pada 2025 juga menjadi fondasi pembangunan lanjutan.
“Pembangunan jembatan Sei Asam dan peningkatan jalan dari Anjir Km 9 sampai Tamban Jaya sudah selesai. Ini menjadi bagian dari upaya peningkatan konektivitas wilayah,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, pembangunan jalan dari Terusan menuju Batanjung sepanjang 25 kilometer telah rampung, dan sisa pekerjaan akan diselesaikan bertahap hingga 2027.
Ke depan, Pemkab Kapuas juga akan membuka akses jalan strategis yang menghubungkan sejumlah kecamatan tanpa harus melewati daerah lain, guna mempercepat distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
Tak hanya itu, sektor pertanian juga mendapat perhatian melalui program cetak sawah sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan daerah.
Sementara di sektor pelayanan publik, pemerintah merencanakan peningkatan kapasitas rumah sakit daerah guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sekda Kapuas Usis I. Sangkai menambahkan, keberhasilan penataan kota tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat, khususnya dalam pengelolaan sampah.
“Kesadaran masyarakat sangat penting agar program penataan kota berjalan optimal,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mengembangkan wilayah baru di Selat Barat dan Selat Utara sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan. (nas)
