PURUK CAHU, Kaltengtimes.co.id – Pemerintah Kabupaten Murung Raya menyatakan dukungan penuh sekaligus kesiapan mengawal pelaksanaan Program Kartu Huma Betang Sejahtera yang merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, agar tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Murung Raya, Heriyus, di Puruk Cahu usai mengikuti rapat Sosialisasi Implementasi Pelaksanaan Program Kartu Huma Betang Sejahtera yang digelar secara virtual, Rabu.
Menurut Heriyus, untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan optimal, Pemkab Murung Raya akan melakukan verifikasi lapangan dengan melibatkan perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait, guna menjamin validitas dan akurasi data penerima.
“Untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, Pemkab Murung Raya akan melakukan verifikasi lapangan dengan melibatkan perangkat daerah dan stakeholder terkait, sehingga data penerima benar-benar valid dan akurat,” tegasnya.
Ia menambahkan, dukungan terhadap program dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tersebut sejalan dengan program sosial yang juga dimiliki Pemkab Murung Raya, yakni Kartu Mura Hebat, sehingga keduanya dapat berjalan selaras dalam membantu masyarakat.
“Selain melakukan sosialisasi, kami juga akan melakukan pengawasan agar bantuan, baik tunai maupun nontunai, dapat tersalurkan tepat sasaran kepada penerima manfaat,” tambah Heriyus.
Rapat virtual tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, serta dihadiri Wakil Gubernur, unsur Forkopimda, perangkat daerah tingkat provinsi, serta diikuti para bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah beserta stakeholder terkait.
Dalam arahannya, Agustiar Sabran menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak dan menekankan pentingnya sinergi dalam pelaksanaan Program Kartu Huma Betang Sejahtera yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu kepala keluarga.
Gubernur juga meminta pemerintah kabupaten dan kota aktif membantu sosialisasi program, menyelaraskan kebijakan daerah dengan program pemerintah pusat, serta mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan di daerah, agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.(red)
