MUARA TEWEH, Kaltengtimes.co.id – Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus mendorong percepatan operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih melalui Rapat Satuan Tugas Percepatan Operasional yang digelar di Aula Setda Lantai I, Rabu (26/11/2025). Rapat tersebut dibuka oleh Wakil Bupati, Felix Sonadie Y. Tingan, atas nama Bupati H. Shalahuddin.
Anggota DPRD Barito Utara, Ardianto, menyambut baik langkah pemerintah daerah tersebut. Ia menilai percepatan operasional Kopdeskel Merah Putih akan memberi dampak besar bagi penguatan ekonomi masyarakat, terutama di tingkat desa.
“Ini program yang sangat penting untuk mendorong aktivitas ekonomi di desa. Namun dari 96 koperasi yang terbentuk, baru sebagian kecil yang benar-benar berjalan. Artinya, kita masih punya pekerjaan besar untuk memastikan koperasi bisa beroperasi dengan baik,” ujar Ardianto, Kamis (27/11/2025).
Ia menekankan bahwa Satuan Tugas perlu memperkuat pendampingan langsung kepada pengurus koperasi, terutama dalam manajemen usaha, perencanaan bisnis, hingga pemetaan potensi ekonomi lokal. Menurutnya, pendampingan yang terukur akan menjadi kunci agar koperasi tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi juga mampu bergerak dan menghasilkan manfaat nyata.
“Satgas jangan hanya berhenti di rapat koordinasi. Mereka harus hadir di desa-desa, memastikan pengurus benar-benar paham tata kelola koperasi dan mampu menjalankan unit usahanya,” jelasnya.
Ardianto juga meminta pemerintah daerah untuk memperkuat dukungan melalui pelatihan, penyediaan anggaran, serta kebijakan yang memudahkan pengembangan koperasi. Ia menegaskan bahwa DPRD siap bekerja sama untuk memastikan program nasional ini berjalan optimal di Barito Utara.
“Kopdeskel Merah Putih adalah program strategis yang harus kita kawal bersama. Kami di DPRD siap mendukung agar koperasi bisa tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sebelumnya, Bupati Barito Utara melalui Wakil Bupati Felix menegaskan bahwa percepatan operasional Kopdeskel Merah Putih merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat perekonomian desa dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya dukungan dari legislatif dan langkah strategis pemerintah daerah, percepatan operasional koperasi ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa serta menciptakan peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat.(y)
