Home Kalteng Palangka Raya Pemuda Pancasila Palangka Raya Minta Perda Peladang Masyarakat Adat Dayak Diutamakan
Palangka Raya

Pemuda Pancasila Palangka Raya Minta Perda Peladang Masyarakat Adat Dayak Diutamakan

Share
Share

Palangka Raya-Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Palangka Raya menyatakan sikap tegas menolak upaya pengujian materi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut dinilai berpotensi mengancam eksistensi dan kearifan lokal tradisi berladang masyarakat adat Dayak.
‎
‎Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Palangka Raya, Bush Valentino Lambung, di sela-sela aksi damai yang digelar oleh Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Provinsi Kalimantan Tengah bersama Forum Kebangsaan di Bundaran Telawang, Kota Palangka Raya, Kamis (19/11/2026).
‎
‎Bush menegaskan bahwa kehadiran Pemuda Pancasila dalam aksi tersebut merupakan wujud solidaritas lintas organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk menjaga marwah adat istiadat di Bumi Tambun Bungai.
‎
‎“Orasi hari ini adalah aksi solidaritas dari semua ormas, khususnya TBBR, Pemuda Pancasila, dan Forum Kebangsaan Kalimantan Tengah. Kami bersuara dan berteriak menyampaikan bagaimana adab, adat, dan aturan di satu wilayah jangan diganggu gugat. Peraturan daerah mengenai peladang itu juga jangan diotak-atik,” tegas Bush saat diwawancarai di lokasi aksi.
‎
‎Menurutnya, tradisi berladang merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas dan sejarah kehidupan masyarakat Dayak secara turun-temurun. Ia menekankan bahwa masyarakat adat Dayak sangat memahami mekanisme alam serta memiliki aturan main tersendiri dalam membuka lahan pertanian yang ramah lingkungan.
‎
‎“Kami sebagai putra-putri Dayak besar melalui peladang. Mulai dari kakek nenek buyut hingga orang tua kami, seluruhnya berasal dari peladang. Mereka mengetahui betul silsilah dan cara berladang yang benar. Bagi kami, mereka adalah orang-orang luar biasa yang turut membangun Kalimantan Tengah melalui aktivitas meladang itu sendiri,” bebernya.
‎
‎Dalam kesempatan tersebut, Bush juga mengajak seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) di daerah mulai dari Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, hingga para bupati se-Kalimantan Tengah untuk bersinergi mengawal persoalan ini agar permohonan uji materi yang merugikan masyarakat adat tersebut ditolak oleh majelis hakim. (MR)
‎

Share
Related Articles

Diterjang Angin Kencang, Atap Rumah Warga Terbang hingga Jatuh ke Rumah Tetangga

PALANGKA RAYA - Hujan lebat disertai angin kencang menerjang Kota Palangka Raya,...

Hujan Lebat Guyur Palangka Raya, Jadi Harapan Baru di Tengah Kepungan Kabut Asap

PALANGKA RAYA – Usai diguyur hujan selama kurang lebih dua jam pada...

Penghormatan Terakhir, Polresta Palangka Raya Gelar Upacara Persemayaman Brigadir Sugian Noor

Palangka Raya – Polresta Palangka Raya menggelar upacara persemayaman sebagai bentuk penghormatan...

Teknologi Nanogel Berbasis Dawen Sawang Bahandang: Inovasi Mahasiswa UPR untuk Terapi Antimikroba Infeksi Kulit

PALANGKA RAYA, Kaltengtimes.co.id - Mahasiswa Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu...