PALANGKA RAYA, Kaltengtimes.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai merasakan tekanan fiskal setelah pemerintah pusat memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD). Pemangkasan ini diperkirakan berdampak signifikan pada proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, sehingga pemerintah daerah harus mencari strategi alternatif untuk menjaga stabilitas keuangan.
Menanggapi kondisi tersebut, DPRD Kalteng menilai Pemprov perlu bekerja lebih serius dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, mengatakan sejumlah sumber PAD sebenarnya masih memiliki potensi besar untuk ditingkatkan.
“Sebenarnya bisa. Beberapa sumber PAD kita kan belum maksimal. Pendapatan air permukaan, alat berat, BBM, itu kan bisa ditingkatkan,” ujarnya baru-baru ini.
Namun, ia menyoroti bahwa hingga kini belum terlihat adanya progres signifikan dari dinas teknis yang memiliki kewenangan mengelola sektor-sektor pendapatan tersebut. Menurutnya, target tinggi yang ditetapkan pemerintah daerah tidak akan berarti tanpa langkah konkret di lapangan.
“Tidak ada upaya tapi kita menargetkan lebih tinggi, diberi teguran. Ketika tidak tercapai kan nanti defisit,” tegasnya.
Salah satu sektor rawan yang menjadi perhatian DPRD adalah potensi kebocoran pajak BBM. Untuk meminimalkan kehilangan pendapatan, pemerintah daerah berencana memperketat pengawasan distribusi BBM dengan menambah pos pemantauan di sejumlah wilayah perbatasan.
Pos-pos tersebut akan memantau keluar masuknya BBM secara langsung, mengingat selama ini masih banyak celah pengawasan di lapangan.
“Sudah dibuat pos dan itu akan lebih intensif lagi. Kami juga siap nanti turun beserta badan pendapatan,” katanya.
Purdiono menegaskan bahwa potensi pendapatan dari sektor pajak BBM sangat besar apabila dikelola secara optimal.
“Pasti triliunan, tapi lebih rinci nanti di badan pendapatan,” ujarnya.
Dengan pengawasan yang lebih ketat serta peningkatan kinerja perangkat daerah, DPRD Kalteng berharap PAD dapat ditingkatkan secara signifikan. Hal ini penting untuk mengantisipasi penurunan TKD agar tidak berujung pada defisit anggaran yang lebih besar pada tahun mendatang. (Red)
