PURUK CAHU, Kaltengtimes.co.id – Pemerintah Kabupaten Murung Raya mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) membahas Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program Pembangunan 3 Juta Rumah. Kegiatan ini digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (11/11/2025).
Rakornas berskala nasional tersebut dihadiri jajaran pejabat lintas kementerian dan lembaga, antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, Kepala BPS RI Amalia A. W., Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Nawandaru, perwakilan Panglima TNI Paban Utama Eko Sahli Bidang Ekkudag, perwakilan Kementerian Pertanian Suwandi, serta para tamu undangan dari pemerintah daerah seluruh Indonesia.
Rapat membahas perkembangan inflasi nasional dan regional per Oktober 2025, termasuk posisi inflasi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional year-to-date (y-t-d) Oktober 2025 tercatat sebesar 2,10 persen. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, namun masih berada dalam target inflasi nasional sebesar 2,5 ± 1 persen atau dalam kisaran 1,5–3,5 persen.
BPS juga melaporkan empat provinsi dengan inflasi di atas 3,5 persen, yaitu Sumatera Barat, Riau, Aceh, dan Sulawesi Tengah. Sementara Provinsi Kalimantan Tengah mencatat inflasi sebesar 1,88 persen, tergolong stabil dan berada dalam rentang aman.
Untuk Kabupaten Murung Raya, data Indeks Perkembangan Harga (IPH) menunjukkan daerah ini termasuk dalam 50 kabupaten/kota dengan kenaikan harga beras tertinggi di Indonesia, yakni sebesar 0,46 persen pada minggu pertama November 2025.
Asisten I Setda Kabupaten Murung Raya, Rahmat K. Tambunan, yang mewakili Bupati Murung Raya dalam kegiatan tersebut, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terutama dalam menjaga stabilitas harga bahan pangan strategis menjelang akhir tahun. “Menjelang Natal dan Tahun Baru, TPID Murung Raya bersama instansi terkait akan melakukan langkah-langkah antisipatif seperti pemantauan harga kebutuhan pokok, operasi pasar, serta menjaga kelancaran distribusi bahan pangan,” ujar Rahmat.
Ia menambahkan, berdasarkan pemantauan BPS, tren kenaikan harga beras perlu segera diantisipasi. Untuk itu, Pemkab Murung Raya akan berkoordinasi dengan Bulog dan Dinas Ketahanan Pangan guna memastikan ketersediaan serta keterjangkauan harga beras di pasaran.
Rakornas ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, serta mendukung keberlanjutan program strategis nasional, termasuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.(Y)
