PALANGKA RAYA, Kaltengtimes.co.id – Kondisi infrastruktur jalan di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang semakin rusak menjadi perhatian serius DPRD setempat.
Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon, menilai persoalan jalan rusak tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, karena sebagian besar ruas jalan di provinsi ini merupakan jalan negara yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
“Perlu dipahami bersama, jalan negara itu pembiayaannya sepenuhnya dari pusat. Jadi kalau anggaran yang dikucurkan menurun, otomatis berdampak pada lambatnya perbaikan di lapangan,” ujarnya, Senin (3/11/2025).
Lohing mengungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir, alokasi dana dari pusat untuk penanganan jalan di Kalteng mengalami penurunan signifikan. Jika sebelumnya mencapai sekitar Rp1 triliun per tahun, kini jumlahnya bahkan tidak sampai sepertiganya.
“Bayangkan, dengan wilayah Kalteng yang begitu luas dan ruas jalan negara yang ribuan kilometer panjangnya, tentu dana segitu sangat tidak mencukupi. Akibatnya, banyak titik jalan rusak yang tidak tertangani secara maksimal,” bebernya.
Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, tantangan pembangunan infrastruktur di Kalteng tidak hanya soal keterbatasan anggaran, tetapi juga faktor kondisi geografis yang berat. Tanah gambut, curah hujan tinggi, serta akses menuju pedalaman yang sulit membuat biaya pembangunan dan perawatan jalan jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain.
“Karena karakteristik wilayahnya berbeda, Kalteng memerlukan perhatian khusus dari pusat. Kalau alokasi anggaran malah dikurangi, bagaimana kita mau mengejar ketertinggalan infrastruktur?” tegas Lohing. (red)