SAMPIT, Kaltengtimes.co.id — Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim), M Kurniawan Anwar menegaskan, pihaknya siap memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Terutama Kementerian Perhubungan untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) pengawasan BBM subsidi.
Bahkan pihaknya sudah pernah menyambangi Kementrian Perhubungan dan mereka mengatakan siap membantu jika ada permasalahan di daerah, termasuk dalam hal pengawasan distribusi BBM subsidi di Kotim.
“Kalau alasan dari Pemerintah Kabupaten tidak ada anggarannya untuk melakukan pengawasan sehingga lalai dan terkesan membiarkan adanya pelangsir di SPBU padahal bukan peruntukannya BBM bersubsidi, maka kami siap mengundang Kementrian Perhubungan ke daerah,” ujar M Kurniawan, Rabu (24/8/2022).
Selain Kementerian Perhubungan, jika pemerintah memerlukan kementrian lainnya dalam hal untuk mengetahui regulasi pengawasannya maka pihaknya pun siap memfasilitasi pertemuan di DPRD.
“Tinggal kami bersurat saja lagi, dan Pemerintah Kabupaten mau atau tidak melakukan pengawasan ini,” tegasnya.
Ia juga mengatakan, razia premanisme yang dilakukan beberapa waktu lalu sudah tepat bahkan memberikan dampak yang luar biasa pada berkurangnya pelangsir di SPBU.
Meski hal itu tidak bertahan lama, maka dari itu pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan oleh semua pihak agar tidak ada yang bisa mengintervensi pengawasan yang dilakukan. (red)
