SAMPIT. Kaltengtimes.co.id — Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kotim Dadang H Syamsu mengungkapkan, seiring dengan naiknya harga barang kebutuhan pokok, sedangkan penghasilan tidak berubah sehingga terjadi inflasi, akhirnya menyebabkan daya beli masyarakat menurun. “Hal tersebut merupakan tantangan yang sangat luar biasa bagi Pemerintah Daerah dan DPRD untuk menurunkan inflasi ini,” kata Dadang, Kamis (29/9).
Seperti diketahui belakangan ini Kotawaringin Timur disebutkan sebagai salah satu kabupaten dengan inflasi tertinggi, yang menyebabkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat menurun. Gejolak masyarakat Kotim terhadap kenaikan harga bahan pokok selalu disuarakan kepada DPRD setempat. “Kita dihadapkan dengan krisis pangan dan energi, sehingga harga melonjak naik. Kami berharap Pemerintah Daerah menyiapkan antisipasi-antisi permasalahan tersebut melalui APBD Perubahan,” kata Dadang H Syamsu.
Ditambahkan Dadang, pemerintah harus berusaha maksimal untuk meredam gejolak masyarakat sekarang ini. Semua harus gotong royong agar dengan upaya-upaya yang cerdas, perekonomian masyarakat Kotim bisa kembali aman meskipun dengan inflasi yang tinggi. “Melalui APBD perubahan 2022 kita berharap agar terus diperhatikan dan diprioritaskan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang memang benar-benar rentan dan membutuhkan pertolongan baik itu dalam bentuk subsidi maupun bantuan sosial. Eksekutif dan legislatif harus peka terhadap hal tersebut,” pungkasnya. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kotawaringin Timur Eddy Surahman menjelaskan, komoditas yang menyumbangan inflasi yaitu angkutan udara, bawang merah, beras, ikan tongkol, ikan nila, tomat, bahan bakar rumah tangga, pasir, cabai rawit, dan udang basah. “Inflasi tersebut berdasarkan dua kota acuan di Kalimantan Tengah, Kota Sampit dan Palangka Raya, terjadi inflasi sebesar 0,44 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,89,” pungkas Dadang H Syamsu. (red)
