PANGKALAN BUN, Kaltengtimes.co.id – Gubernur Kalimatan Tengah H. Sugianto Sabran menyayangkan jika regulasi antar kementrian di pemerintah pusat selama ini terjadi tumpang tindih dan kurang kompak, sehingga pemerintah di daerah sulit utuk mengambil kebijakan. ‘’Jika saja regulasi antar kementrian dan pemerintah pusat kompak, pemerintah daerah tentu lebih leluasa mengambil kebijakan atau menindak para pengusaha besar swasta, HTI atau pertambangan yang menyalahi aturan hukum,’’ tegas H. Sugianto Sabran kepada sejumlah awak media usai memimpin Rapat Terbatas dengan 5 Bupati, yakni Bupati Seruyan, Sukamara, Lamandau, Kotawaringin Timur dan Penjabat Kotawaringin Barat, di Hotel Brits, Pangkalan Bun, Jum’at (3/6).
Gubernur memaparkan terjadinya tumpang tindih soal regulasi di pusat pemerintahan menjadi kendala bagi pemerintah daerah untuk mengambil tindakan tegas bagi pihak pengusaha yang melanggar undang-undang atau aturan hukum. ‘’Pengusaha bisa kita atur jika ada regulasi yang tidak tumpang tindih. Ini masa pengusaha yang mengatur kita,’’ sindir H. Sugianto Sabran.
Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Kotawaringin Barat, Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran juga menggelar Rapat Terbatas dengan seluruh Camat, Lurah, Kepala Desa Se-Kotawaringin Barat, Kepala Sekolah Tingkat SD, SMP, SMA Kotawaringin Barat dan sederajat serta seluruh Damang se-Kotawaringin Barat.
Rapat terbatas dihadiri Sekretaris Daerah Prov. Kalteng H. Nuryakin, Sahli Gubernur dan Asisten Setda serta Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait. (red)
