PALANGKA RAYA, kaltengtimes.co.id – Ketua Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Mukarramah, mengingatkan pemerintah kota agar tetap memperhatikan kelompok rentan dalam proses modernisasi pelayanan publik, khususnya di tengah masifnya penerapan sistem pembayaran digital.
“Seiring semakin masifnya penerapan sistem pembayaran digital dalam berbagai sektor, kami mengingatkan agar modernisasi layanan tidak justru menimbulkan hambatan baru bagi kelompok tertentu,” ujarnya di Palangka Raya, Rabu.
Ia menilai, percepatan transformasi digital di daerah masih menyisakan sejumlah tantangan, terutama dalam memastikan layanan publik dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Menurut Mukarramah, penggunaan teknologi seharusnya menjadi solusi untuk mempermudah layanan, bukan malah menyulitkan kelompok seperti lansia, penyandang disabilitas, serta masyarakat berpenghasilan rendah.
“Transformasi digital harus berorientasi pada kemudahan dan keadilan. Jangan sampai layanan publik menjadi eksklusif hanya bagi mereka yang melek teknologi,” katanya.
Ia juga menyoroti sejumlah sistem pembayaran digital yang dinilai belum sepenuhnya ramah pengguna, baik dari sisi tampilan aplikasi, alur transaksi, hingga minimnya pendampingan bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi.
Selain itu, keterbatasan akses seperti jaringan internet, kepemilikan perangkat, hingga rekening bank turut menjadi kendala bagi sebagian masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam pelayanan.
“Jika tidak diantisipasi sejak dini, digitalisasi justru bisa memperlebar kesenjangan sosial,” ucapnya.
Untuk itu, ia mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembayaran digital yang telah diterapkan, sekaligus menyediakan alternatif layanan bagi masyarakat yang belum siap beralih ke sistem digital.
Mukarramah juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, guna meningkatkan literasi digital sekaligus memastikan perlindungan konsumen.
“Digitalisasi harus inklusif, berkeadilan, dan berpihak pada seluruh warga. Itu kunci agar transformasi digital benar-benar memberi manfaat nyata,” tutupnya.(red)
