Palangka Raya, Kaltengtimes.com – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memaparkan berbagai tantangan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, khususnya terkait Base Transceiver Station (BTS), dalam kunjungan kerja reses Anggota Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang. Pertemuan yang berlangsung di Aula Kanderang Tingang Diskominfosantik Kalteng, Senin (5/1/2026), tersebut membahas percepatan akses internet dan penguatan literasi digital di wilayah Kalteng.
Kepala Diskominfosantik Kalteng, Rangga Lesmana, menyampaikan perkembangan penanganan wilayah blank spot yang masih menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Ia mengungkapkan, hingga 2 Januari 2026, pihaknya telah mengusulkan 203 titik akses internet melalui aplikasi Signal. Selain itu, sebanyak 376 unit layanan internet berbasis satelit Starlink telah disebarkan ke kantor desa, sehingga pelayanan pemerintahan desa kini telah berjalan secara daring. “Pelayanan pemerintahan di tingkat desa sebenarnya sudah 100 persen online, namun masih ada tantangan besar pada pembangunan BTS di wilayah Kalteng yang luas,” ujarnya.
Menurut Rangga, kendala utama pembangunan BTS adalah pertimbangan bisnis dari operator seluler. Tingginya biaya operasional di wilayah pedalaman membuat pembangunan infrastruktur tidak selalu menarik tanpa adanya dukungan subsidi dari pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan kebutuhan infrastruktur digital Kalteng di tingkat pusat.
Ia menyebutkan, pada tahun 2026 Kalteng memperoleh alokasi 50 titik akses internet dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), yang akan disebar di sejumlah kabupaten, seperti Kapuas, Murung Raya, Seruyan, Lamandau, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Sukamara. “Fokusnya untuk sekolah, Koramil, dan kantor pelayanan desa,” jelasnya.
Selain itu, Andina juga menyoroti permasalahan BTS yang telah terbangun namun belum berfungsi optimal. Ia meminta data detail terkait wilayah blank spot dan BTS bermasalah agar dapat segera disampaikan langsung ke pemerintah pusat. “Saya minta datanya. Sebagai wakil rakyat, saya bisa sampaikan langsung ke Dirjen agar segera dicarikan solusi. Kita harus pastikan anggaran yang turun benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.(red)
