MUARA TEWEH, kaltengtimes.co.id — Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, menegaskan bahwa efektivitas penyerapan anggaran, kualitas opini pengelolaan keuangan, serta capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan indikator fundamental dalam mengukur kinerja birokrasi dan tingkat kepercayaan publik. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Setda Lantai I, Senin (12/1/2026).
Dalam rapat yang didampingi Sekretaris Daerah Drs. Muhlis serta jajaran Asisten Setda tersebut, Bupati menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk memberikan atensi serius terhadap penguatan tata kelola pemerintahan. Ketiga poin utama tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah di awal tahun anggaran 2026.
Selain aspek manajerial, Bupati Shalahuddin memaparkan sejumlah agenda strategis nasional yang akan dikonsultasikan dengan kementerian terkait di Jakarta pada pekan mendatang. Salah satu fokus utamanya adalah rencana pembangunan Jembatan Hasan Basri II sebagai langkah antisipatif mengingat umur teknis Jembatan Hasan Basri I diprediksi hanya tersisa sekitar 9 hingga 11 tahun ke depan.
“Persiapan pembangunan jembatan pengganti harus dilakukan sejak dini agar konektivitas wilayah tidak terganggu di masa depan. Desain jembatan tidak perlu mewah, namun harus memiliki fungsi dan daya dukung yang optimal, dengan bentang tengah berkisar 150 hingga 200 meter serta clearance yang memadai untuk aktivitas transportasi sungai,” jelas Bupati H. Shalahuddin.
Terkait skema pembiayaan, Bupati menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Hasan Basri II direncanakan melalui mekanisme konsorsium. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Barito Utara tidak menanggung pembiayaan konstruksi secara langsung, melainkan berperan pada aspek teknis, perencanaan, serta supervisi sesuai regulasi yang berlaku. Ia pun meminta agar dokumen studi kelayakan (feasibility study) dan Engineering Design (ED) segera diperbarui untuk dipresentasikan kepada kementerian.
Di sektor pengendalian lingkungan, Bupati juga menekankan percepatan pembangunan Bendungan Joloi yang telah masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek ini dinilai sangat krusial sebagai solusi permanen pengendalian banjir di wilayah Barito Utara yang intensitasnya kian meningkat. Bupati mendorong perangkat daerah terkait untuk proaktif berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan pemerintah pusat guna memastikan proyek pionir ini segera terealisasi.
Mengakhiri arahannya, Bupati meminta seluruh OPD menindaklanjuti rencana kerja tersebut secara terukur dan terencana. Akuntabilitas dalam setiap tahapan pembangunan dipandang sebagai kunci utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan visi pembangunan Barito Utara yang berkelanjutan dan berdaya saing.(Red)
