Palangka Raya, Kaltengtimes.co.id – Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dalam kesepakatan bersama tahun 2026 yang mencakup pendampingan hukum, pengendalian inflasi daerah, hingga pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM). Penandatanganan kerja sama dilakukan di Kantor Kejati Kalteng, Rabu (25/2/2026). Kolaborasi ini diharapkan memperkuat pelaksanaan program strategis pemerintah daerah agar berjalan aman secara hukum serta tepat sasaran.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, Norhani, mengatakan kerja sama tersebut bukan sekadar seremoni, tetapi langkah konkret untuk memastikan stabilitas harga dan distribusi kebutuhan pokok berjalan optimal. “Pendampingan dari Kejati Kalteng akan memperkuat aspek perdata dan tata usaha negara, sehingga kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat serta meminimalkan potensi sengketa,” ujarnya.
Selain itu, pengendalian inflasi menjadi fokus utama dalam kerja sama tersebut. Dengan pengawasan dan koordinasi yang lebih solid, pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga kestabilan harga di tengah tantangan distribusi serta kondisi geografis Kalimantan Tengah yang luas.
Sektor Industri Kecil Menengah juga menjadi perhatian penting. Melalui dukungan hukum dan penguatan kelembagaan, pelaku IKM diharapkan semakin berkembang, memperluas pasar, dan meningkatkan kualitas produk lokal agar mampu bersaing. Sinergi Disdagperin dan Kejati Kalteng ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sepanjang 2026 sekaligus mendorong pertumbuhan usaha masyarakat secara berkelanjutan.(red)
