Muara Teweh. Kaltengtimes.co.id — Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Taufik Nugraha, mendesak Pemerintah Daerah agar segera melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap seluruh aset milik daerah. Langkah ini dinilai krusial untuk mengoptimalkan aset sebagai sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Taufik, banyak aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, jika dikelola secara produktif dan profesional, aset-aset tersebut dapat memberikan kontribusi besar bagi kas daerah serta menunjang pembiayaan pembangunan. “Jangan sampai aset kita hanya menjadi beban, mangkrak tanpa kontribusi. Aset harus menjadi kekuatan ekonomi daerah. Ini bukan sekadar pencatatan, tapi soal pemanfaatan riil untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Taufik, Minggu (7/9/2025).
Ia juga menekankan pentingnya manajemen aset yang akuntabel dan strategis. Taufik menyarankan agar pemerintah daerah mempertimbangkan skema kerja sama dengan pihak ketiga maupun optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk pengelolaan aset bernilai ekonomis tinggi. “BUMD bisa dilibatkan sebagai operator bisnis aset daerah. Atau, jika lebih efisien, kerja sama dengan investor atau pihak swasta bisa dibuka—tentu dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.
Sebagai bagian dari fungsi legislasi dan pengawasan, DPRD—khususnya Komisi II—siap mengawal penguatan tata kelola aset daerah, termasuk dari sisi kebijakan dan regulasi. “Kami terbuka untuk membahas regulasi baru atau revisi aturan lama, selama tujuannya jelas: aset memberi manfaat nyata dan PAD meningkat. Ini penting agar pembangunan daerah lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat,” tambahnya.
Taufik juga menegaskan bahwa pemanfaatan aset daerah harus menjadi agenda prioritas lintas sektor, bukan sekadar urusan administratif. “Kalau terus dibiarkan tidak produktif, kita rugi dua kali: potensi pendapatan hilang, dan biaya perawatan tetap jalan. Padahal, jika dikelola dengan baik, aset bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi lokal,” pungkasnya.
Dengan dorongan kuat dari DPRD, Barito Utara diharapkan mampu membangun ekosistem pengelolaan aset daerah yang produktif, transparan, dan berpihak pada masyarakat—serta memperkuat fondasi kemandirian fiskal di tingkat lokal.(red)