PALANGKA RAYA – Pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa menjadi perhatian utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, menegaskan bahwa kebijakan pembangunan daerah harus menyentuh masyarakat akar rumput, terutama mereka yang selama ini masih tertinggal dari segi infrastruktur maupun pelayanan dasar.
Menurutnya, program pembangunan yang diinisiasi Gubernur Kalteng akan mulai dijalankan pada 2026. DPRD mendukung arah kebijakan tersebut, asalkan pelaksanaannya tepat sasaran. “Kebijakan yang baik harus benar-benar dirasakan masyarakat desa, bukan hanya di perkotaan,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar setiap rencana pembangunan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus disusun secara realistis sesuai proyeksi jangka menengah yang sifatnya dinamis.
Selain itu, Purdiono menekankan pentingnya inovasi dan optimalisasi dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD, lanjutnya, juga akan memperkuat fungsi pengawasan, termasuk dengan turun langsung ke lapangan untuk memastikan pelaksanaan program sesuai tujuan.
“Kalau ada kendala di lapangan, DPRD siap menyampaikan ke eksekutif agar solusi bisa dicari bersama,” pungkasnya. (red)