KASONGAN – Bupati Katingan, Saiful, menyampaikan harapan besar agar Dana Bagi Hasil/Dana Reboisasi (DBH/DR) yang sempat terhenti sejak tahun 2018 bisa kembali diterima oleh Kabupaten Katingan. Harapan tersebut diutarakannya saat melakukan audiensi dengan Menteri Kehutanan beserta jajarannya di Jakarta, Selasa (9/9).
“DBH/DR merupakan dana yang berasal dari sektor kehutanan, khususnya dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan alam. Dana ini sejatinya diperuntukkan bagi rehabilitasi dan reboisasi hutan, serta program perlindungan dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Saiful.
Menurutnya, DBH/DR tidak hanya mendukung program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), tetapi juga berperan penting dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penguatan ekonomi daerah, hingga bantuan sosial bagi masyarakat, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Bupati menegaskan, sudah delapan tahun Pemkab Katingan tidak lagi menerima dana tersebut. Padahal, sejak berdirinya Kabupaten Katingan hingga tahun 2017, DBH/DR selalu mengalir untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di sektor kehutanan.
Dengan adanya regulasi baru, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 55/2024, Saiful optimis dana tersebut dapat kembali diberikan. “Melalui audiensi dengan Menhut RI kemarin, kita berharap ada titik terang agar DBH/DR kembali bisa masuk ke Katingan,” tegasnya.
Saiful memastikan pihaknya akan terus memperjuangkan DBH/DR demi mendukung program pembangunan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bumi Penyang Hinje Simpei. (red)
