PALANGKA RAYA, Kaltengtimes.co,id – Anggota DPRD Kalimantan Tengah mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dinilai semakin responsif dan terarah dalam pembangunan. Kendati demikian, mereka tetap menekankan pentingnya penguatan pelayanan publik sebagai kunci keberhasilan reformasi birokrasi di daerah.
Ketua komisi III DPRD Kalteng, H. Sugiyarto menyebut, meski Pemprov telah menunjukkan peningkatan dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan infrastruktur, pelayanan kepada masyarakat harus terus dibenahi secara menyeluruh.
“Pemerintah sudah on the track, tapi masih banyak yang harus disempurnakan, terutama pada pelayanan yang langsung menyentuh warga. Kita ingin sistem birokrasi yang cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit,” kata Sugiyarto, Jumat (13/6/2025).
Politisi Partai Gerindra ini menilai layanan publik seperti perizinan usaha, administrasi kependudukan, kesehatan, hingga penyaluran bantuan sosial masih perlu evaluasi menyeluruh. Menurutnya, aduan masyarakat soal lambannya respons atau tumpang tindih pelayanan masih cukup sering ditemui di lapangan.
Menurutnya, kepuasan publik terhadap pelayanan pemerintah harus menjadi indikator utama dalam penilaian kinerja aparatur.
“Penghargaan atau capaian kinerja dari pusat itu penting, tapi jangan abaikan suara masyarakat. Evaluasi pelayanan publik harus berbasis data keluhan dan kepuasan warga,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam reformasi birokrasi. Menurutnya, digitalisasi pelayanan bisa menjadi solusi untuk menekan praktik pungli, mempercepat proses, serta meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik.
“Pemprov harus dorong percepatan transformasi digital, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Aplikasi pelayanan publik harus mudah diakses dan ramah pengguna,” jelasnya.
Sugiyarto juga mendorong agar setiap OPD tidak hanya fokus pada program fisik, tetapi juga memperkuat kualitas SDM aparatur, terutama dalam hal etika pelayanan, komunikasi publik, dan profesionalisme.
“Jangan sampai program bagus, tapi pelaksana di lapangan tidak siap atau tidak ramah pada warga. Semua aparatur harus siap melayani dengan sepenuh hati,” ucap Sugiyarto lagi.
Ia berkomitmen mendukung kebijakan Pemprov yang pro-rakyat, namun tetap akan menjalankan fungsi pengawasan agar pembangunan tidak hanya terlihat dari laporan, tapi dirasakan langsung oleh masyarakat. (red)