MUARA TEWEH, Kaltengtimes.co.id – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) mengikuti peluncuran Indikator Monitoring Centre for Prevention (MCP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada Rabu (5/3/2025).
Acara ini digelar secara virtual melalui Zoom dan diikuti oleh sejumlah pejabat Pemkab Barito Utara di Ruang Rapat Setda Lantai I. Hadir dalam kegiatan tersebut Inspektur Kabupaten Barito Utara, Kepala Diskominfo dan Persandian, Kepala BKPSDM, serta beberapa kepala perangkat daerah lainnya. Peluncuran ini bertujuan untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mencegah korupsi melalui implementasi MCP.
Pj Sekda Barito Utara, Drs. Jufriansyah, menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan pencegahan korupsi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Dengan adanya MCP 2025, kami berharap upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab Barito Utara semakin optimal. Implementasi MCP diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” ujar Jufriansyah.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sang Made Mahendra Jaya, menjelaskan bahwa MCP, yang telah dijalankan sejak 2018, merupakan hasil sinergi antara KPK, BPKP, dan Kemendagri untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah. Ia menekankan bahwa implementasi MCP tidak hanya sekadar mengejar skor tinggi, tetapi juga harus berdampak nyata di lapangan.
“Jangan sampai MCP hanya menghasilkan skor tinggi, tetapi kenyataannya di lapangan tidak mencerminkan hal tersebut,” tegas Irjen Kemendagri.
Dalam kesempatan yang sama, Pimpinan KPK RI, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa pencegahan korupsi yang efektif tidak hanya bergantung pada MCP, tetapi juga pada langkah penindakan yang dapat memberikan efek jera. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara pencegahan preventif dan penindakan represif.
Selain itu, Irjen Kemendagri juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Barito Utara telah menetapkan anggaran pengawasan sesuai dengan Permendagri 15 Tahun 2024 sebagai bagian dari penguatan sistem pengawasan daerah. Peluncuran Indikator MCP 2025 ditandai dengan seremoni simbolis berupa peniupan peluit oleh Pimpinan KPK RI, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, serta Inspektur Jenderal Kemendagri, sebagai tanda dimulainya komitmen baru dalam upaya pencegahan korupsi di daerah. (red)
