Muara Teweh, kaltengtimes.co.id – Pj Sekda Kabupaten Barito Utara, Drs Jufriansyah mengikuti rapat evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2025 melalui Zoom Meeting (virtual) bersama BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah.
Rapat yang juga dihadiri oleh Kepala Inspektorat, BPKA, serta Ketua Tim BPKP ini dilaksanakan di aula Setda Lantai I pada Kamis, (13/2).
Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Tengah, Ilham Nurhidayat, dalam arahannya menyampaikan bahwa pengawasan perencanaan dan penganggaran daerah akan dilaksanakan secara nasional di seluruh Indonesia, termasuk Kalimantan Tengah. “Kami (BPKP) diminta untuk melaksanakan pengawasan dan peningkatan kualitas perencanaan serta penganggaran pemerintah daerah se-Kalimantan Tengah tahun 2025,” ujar Ilham.
Menurut Ilham, pentingnya penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah secara berkelanjutan, terlebih di tengah momentum pergantian kepemimpinan di sejumlah daerah.
“Saat ini, terutama di bulan Februari 2025, banyak daerah yang menghadapi transisi kepemimpinan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat memprioritaskan isu-isu penting yang berkaitan dengan visi dan misi daerah masing-masing,” jelasnya.
Ia juga menyoroti tantangan fiskal daerah, di mana beberapa daerah sudah bisa mengoptimalkan pendanaan pembangunan, sementara daerah lainnya masih bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat. “Dengan terbitnya Inpres Nomor I Tahun 2025, kami di BPKP diharapkan bisa membantu daerah untuk memprioritaskan belanja yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing,” ungkap Ilham. Sementara Pj Sekda Barito Utara, Drs Jufriansyah mengatakan pentingnya penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. “RPJMD adalah peta kita untuk lima tahun ke depan, yang harus diselaraskan dengan target pembangunan nasional,” ujarnya.
Menurut Jufriansyah, koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, BPK, dan Bapedda sangat penting dalam menyusun RPJMD yang berorientasi pada prioritas pembangunan yang jelas. Ia juga menekankan peran penting Inspektorat dan APIP daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan. (red)
