Palangka Raya. Kaltengtimes.co.id — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025, di Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jumat (14/3/2025). Rapt ini dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Prov. Kalteng Leonard S. Ampung dan instansi berbagai pemangku kepentingan guna membahas strategi peningkatan ekonomi daerah, sejalan dengan visi pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah daerah.
Rapat ini dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Prov. Kalteng Sri Widanarni mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Sekda Prov. Kalteng.
Kepala BAPPERIDA Prov. Kalteng Leonard S. Ampung dalam paparannya menegaskan bahwa salah satu program prioritas 100 hari kerja Gubernur Kalimantan Tengah adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan di wilayah Kalimantan Tengah. “Peningkatan perekonomian menjadi salah satu fokus utama dalam program 100 hari kerja Gubernur Kalteng. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang intensif dan kolaborasi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan guna memastikan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ungkap Leonard.
Dalam diskusi yang berlangsung, para peserta membahas berbagai faktor yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk peningkatan investasi, penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta optimalisasi sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, dan industri berbasis sumber daya alam.
Melalui rapat ini, Pemprov Kalimantan Tengah memperoleh masukan dan saran yang dapat digunakan dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Hadir dalam pertemuan ini antara lain Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Provinsi Kalimantan Tengah, serta perwakilan dari berbagai instansi vertikal yang terkait dengan pembangunan ekonomi daerah.(red)
