Jakarta. Kaltengtimes.co.id – Ketua Umum TP PKK dan Pembina Posyandu Tri Suswati Tito Karnavian berharap Ketua TP-PKK/ TP Posyandu provinsi agar melakukan langkah-langkah pemetaan prioritas program yaitu mengidentifikasi kebutuhan spesifik daerah antara lain yang terkait ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi keluarga, pemberian makanan bergizi dan peningkatan pelayanan Posyandu pada 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terdiri atas enam bidang. ‘’Hal ini guna meningkatkan kesejahteraan, ketahanan, dan kesehatan warga,’’ kata Tri Suswati Tito Karnavian dalam arahannya saat melantik Ketua TP-PKK/ TP Posyandu se-Indonesia, bertempat di Aryanusa Ballroom, Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).
Tri Suswati menambahkan, yang kedua adalah penguatan kelembagaan kemitraan dan sinergi yaitu mengoptimalkan koordinasi kerjasama dengan perangkat daerah, akademisi, dunia usaha dan organisasi masyarakat untuk mendukung kegiatan PKK/TP Posyandu serta peningkatan kapasitas dan kader PKK dan kader Posyandu melalui pelatihan rutin peningkatan persiapan keluarga serta peningkatan dan pemenuhan layanan dasar terkait 6 SPM. Yang ketiga, inovasi dan digitalisasi yaitu peningkatan teknologi untuk efektivitas program pemanfaatan flatform daring untuk kader PKK dan kader Posyandu dan yang keempat adalah membangun atau menginisiasi sistem informasi yang efektif dan akuntabel.
Selanjutnya kelima adalah untuk persiapan rakernas 10 PKK agar dipersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan gerakan PKK yang sejalan dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2017 sekaligus menyiapkan Renja PKK Tahun 2026. Terakhir yang keenam, dengan dilantiknya sebagai Ketua TP-PKK/ Posyandu Provinsi agar segera dibentuk Tim Pembina Posyandu provinsi dan memfasilitasi secara berjenjang sampai ke tingkat desa, kelurahan, bersama perangkat daerah yang mengampu 6 SPM menyiapkan rencana strategis Posyandu 2025-2023 sebagaimana RPJMN Presiden RI. “Keberhasilan program PKK dan program Posyandu sangat tergantung kolaborasi erat pemerintah, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan”, pungkasnya.(red)
