PALANGKA RAYA. Kaltengtimes.co.id — Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo menyampaikan untuk mewujudkan percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kalimantan Tengah, semua instansi dan stakeholders terkait harus mengesampingkan ego sektoral, sebaliknya saling bersinergi dan berkolaborasi untuk menghasilkan satu dorongan perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan yang lebih terdigitalisasi dan terintegrasi. Hal tersebut dikatakan Wagub Edy Pratowo dalam sambutan Gubernur Kalimantan Tengah saat membuka Forum Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Percepatan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (16/5/23).
Dijelaskan Edy Pratowo, reformasi birokrasi adalah sebuah keharusan untuk mewujudkan good and clean governance atau tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga mampu memacu percepatan pembangunan dan pelayanan publik yang prima dan profesional serta bersih dari praktik KKN.
Edy menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sangat mendukung kebijakan reformasi birokrasi. Terlebih lagi, dengan diterbitkannya Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenpan RV Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang pelaksanaannya dipertajam melalui reformasi.
Adapun fokus utama dalam reformasi birokrasi tematik tersebut yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden seperti peningkatan belanja produk dalam negeri dan pengendalian inflasi.
Acara Forum Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Percepatan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2023 ini dihadiri 5 (lima) Pejabat Lintas Kementrian serta seluruh Bupati/ Wali Kota se Kalimantan Tengah. (red)