PALANGKA RAYA. Kaltengtimes.co.id – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo mengatakan, perlu koordinasi antar daerah di Kalimantan Tengah untuk merealisasikan anggaran tahun 2022 yang waktunya tersisa efektif tinggal 2 bulan. ‘’Saya minta yang mana daerah yang realisasi anggarannya baik harus berkoordinasi atau sharing dengan daerah yang masih terkendala dalam menyelesaikan anggaran,’’ kata Edy Pratowo kepada sejumlah awak media, usai membuka Rapat Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan III Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalteng, bertempat di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (21/10).
Ditambahkan H Edy Pratowo, TEPRA yang dilaksanakan rutin pertriwulan ini sangat penting dilakukan dalam rangka untuk membicarakan sejauhmana tata kelola keuangan dari masing-masing Kabupaten/ Kota se Kalimantan Tengah
Ditanya dari 14 Kabupaten/ Kota se Kalimantan Tengah masih ada beberapa Kabupaten yang tingkat serapan anggarannya masih minim, Wakil Gubernur H. Edy Protowo, memaparkan ada beberapa kendala yang dihadapi kabupaten yang serapan anggarannya masih rendah, misalnya wilayah kabupaten yang letaknya jauh dari Provinsi, atau seperti Kabupaten Kapuas misalnya yang semula mengharapkan pinjaman dari PT SMI tapi ternyata anggaran tersebut tidak keluar, sehingga ini menjadi nilai yang tercantum dalam serapan anggaran.. ‘’Kedepan saya minta agar hal ini direncanakan secara matang dan benar,’’ imbuh H. Edy Pratowo.
Sementara itu itu Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah Hari Utomo menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dari Menteri keuangan RI terkait laporan keuangan APBD tahun 2021 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP yang diraih oleh 14 Kabupaten/ Kota se Kalimantan Tengah. ‘’Ini sangat luar biasa karena pelaksanaan APBD tahun 2021 merupakan tahun kedua bersamaan dengan mewabahnya pandemi covid-19, namun seluruh Pemerintah Kabupaten di Kalimantan Tengah ternyata masih mampu menyelesaikan serapan anggaran APBD nya masing-masing,’’ pungkas Hari Utomo.
Untuk diketahui, 12 Pemerintah Daerah yang meraih penghargaan opini WTP minimal lima tahun berturut-turut yakni Pemprov. Kalteng, Pemkot Palangka Raya, Pemkab Pulang Pisau, Pemkab Kapuas, Pemkab Gunung Mas, Pemkab Barito Utara, Pemkab Barito Selatan, Pemkab Barito Timur, Pemkab Murung Raya, Pemkab Kotawaringin Timur, Pemkab Kotawaringin Barat, dan Kabupaten Lamandau. Sedangkan Kabupaten Sukamara juga mendapat plakat atas raihan WTP 10 tahun berturut-turut, namun plakat sudah diserahkan pada acara puncak rakernas akuntansi tahun 2022 di Jakarta.
Turut hadir Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng dan Bupati/Wali Kota se-Kalteng. (red)
