PALANGKA RAYA. Kaltengtimes.co.id – Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, Sri Widanarni memaparkan tentang capaian program kegiatan tahun 2021 dan rencana kerja program tahun 2022, serta keberhasilan yang sudah diraih pihaknya selama ini, walaupun banyak tantangan dan kendala mengingat situasi pandemi Covid-19 dan keterbatasan anggaran dalam pengembangan kompetensi aparatur di Kalimantan Tengah. Paparan program kerja tersbeut disampaikan Sri Widanarni saat menerima Kunjungan Kerja (kunker) Komisi I DPRD Kalsel, Selasa (8/2), di Aula Utama NPSDM Prov. Kalteng, Jalan AIS Nasution No.02 Palangka Raya.
Kunker rombongan Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang disambut langsung Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, Sri Widanarni beserta jajaran Pejabat Widyaiswara, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas BPSDM tersebut dalam rangka studi komparasi Lembaga Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan.
Dalam pengantarnya, Sri Widanarni menyambut dan mengapresiasi kunjungan kerja Komisi I DPRD Prov. Kalsel yang diwakili oleh H. Suripno Sumas dan Hj. Hariyatie, dan didampingi Kabid Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan BPSDM Prov. Kalsel, Muhammad Aminuddin. Apresiasi diberikan mengingat Lembaga BPSDM Kalsel sudah lebih maju dalam program, ketersediaan anggaran dan kompetensi SDM aparatur baik Kuantitas maupun kualitasnya.
Dalam kesempatan itu Sri Widanarni memaparkan beberapa keberhasilan BPSDM Prov. Kalteng di tengah pandemi Covid-19 sata ini, diantaranya berhaisl meraih bintang I sebagai Lembaga Pelatihan Terakreditasi, meraih Akreditasi A untuk Penyelenggara Pelatihan PKA, meraih peringkat II Lembaga Publik yang informatif, meraih Penghargaan mitra bakti husada K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dari Kementerian Kesehatan, mendapat Akreditasi B untuk penyelenggara diklat penanggulangan bencana, serta menjadi Lembaga Tempat Uji Kompetensi (TUK) PBJ.
Pada tahun 2021 lalu, dalam melaksanakan program pelatihan, BPSDM Prov. Kalteng mengacu pada PP 11 Tahun 2017 dan perubahan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS serta Peraturan LAN RI Nomor 1 Tahun 2021, bahwa pelaksanaan Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS dengan Blended Learning dan metode pelatihan secara daring/online dengan menggunakan aplikasi LMS (Learning Management System) LAN RI, yang mengandalkan ketersediaan jaringan Internet. Meskipun dalam pelaksanaannya banyak tantangan yang dihadapi mengingat tersebarnya peserta Latsar di kabupaten/kota, namun semuanya dapat diatasi dan seluruh peserta LATSAR berhasil tepat waktu mengikuti pelatihan tersebut. (red)
