Palangka Raya, Kaltengtimes.com – Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 yang cukup signifikan membuat pemerintah daerah harus memperketat pengelolaan anggaran serta memfokuskan belanja pada program prioritas. Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, menyebut penyusutan anggaran tahun ini berdampak langsung pada ruang fiskal daerah, sehingga kebijakan efisiensi menjadi langkah yang tidak terhindarkan. ‘’APBD Kalteng 2026 turun cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Karena itu, kami harus lebih berhati-hati dan selektif dalam mengelola anggaran,” ujar Leonard, Jumat (16/1/2026).
Berdasarkan data pemerintah daerah, APBD Kalteng tahun 2026 berada di kisaran Rp5,4 triliun, turun dari tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp8,3 triliun. Dengan kondisi tersebut, belanja rutin serta kegiatan yang dinilai tidak berdampak langsung bagi masyarakat menjadi fokus utama efisiensi. “Belanja yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat akan kami tekan,” tegasnya.
Leonard memastikan, langkah pengetatan ini dilakukan agar roda pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan meski kemampuan fiskal daerah menurun. Menurutnya, seluruh program dan kegiatan yang dibiayai APBD ke depan akan disusun berdasarkan skala prioritas yang ketat. “Anggaran yang ada harus difokuskan pada program strategis dan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, sektor-sektor wajib seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur strategis tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah. “Ke depan, pembangunan harus lebih selektif dengan mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya.(red)
