MUARA TEWEH, kaltengtimes.co.id — Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar rapat koordinasi darurat guna menyikapi fenomena kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas elpiji bersubsidi 3 kilogram yang memicu antrean panjang di sejumlah titik. Rapat yang berlangsung di Aula Setda Lantai I tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, didampingi Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan dan Sekretaris Daerah Muhlis, Selasa (13/1/2026).
Bupati H. Shalahuddin menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan respons cepat pemerintah daerah terhadap keluhan masyarakat, baik yang disampaikan langsung maupun yang viral melalui media sosial. Selain kelangkaan pasokan, Pemerintah Kabupaten Barito Utara juga menaruh perhatian serius pada adanya indikasi praktik spekulasi harga jual di atas ketentuan atau Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
“Kita harus segera merumuskan solusi konkret agar persoalan ini tidak terus menjadi beban bagi masyarakat. Stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga energi merupakan prioritas utama yang harus kita amankan,” tegas Bupati Shalahuddin di hadapan jajaran asisten dan kepala perangkat daerah terkait.
Dalam arahannya, Bupati mengusulkan sejumlah langkah taktis, di antaranya pengaturan jam operasional pengisian BBM khusus bagi kendaraan dinas guna mengurai kepadatan di SPBU. Selain itu, ia menginstruksikan pembentukan grup koordinasi lintas sektor yang bertugas melakukan pengawasan harian terhadap distribusi BBM dan LPG 3 kg di wilayah Barito Utara. Langkah ini dinilai penting agar dinamika serta kendala di lapangan dapat direspons secara real-time oleh instansi berwenang.
“Perlu ada langkah nyata dan koordinasi yang intensif setiap harinya. Pengawasan tidak boleh kendor agar distribusi tepat sasaran dan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan secara ilegal dari situasi ini,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut juga mendengarkan pemaparan teknis mengenai kondisi ketersediaan stok di lapangan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta laporan pengawasan ketertiban dari Kasatpol PP. Data-data tersebut akan menjadi basis kebijakan dalam penentuan langkah penertiban selanjutnya, termasuk kemungkinan pelaksanaan operasi pasar atau sidak ke agen dan pangkalan LPG. Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen untuk memastikan ketersediaan energi bagi warga tetap terjaga demi kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.(Red)
