MUARA TEWEH, kaltengtimes.co.id — Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, memberikan klarifikasi resmi terkait diskursus yang berkembang di masyarakat mengenai rencana perombakan atau pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Barito Utara belum mengagendakan pelantikan pejabat secara menyeluruh. Pernyataan tersebut disampaikan usai agenda penyerahan bantuan bagi korban kebakaran di Jalan Merak, Jumat (9/1/2026).
Menurut Bupati Shalahuddin, fokus utama pemerintah daerah saat ini terkonsentrasi pada penanganan persoalan prioritas, termasuk mitigasi bencana dan optimalisasi pelayanan dasar. Ia menekankan bahwa mekanisme rotasi maupun promosi jabatan harus didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang komprehensif. Proses evaluasi tersebut direncanakan akan berlangsung secara bertahap dan matang hingga April mendatang, guna memastikan setiap penempatan posisi sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
“Perlu kami sampaikan kepada publik bahwa saat ini belum ada pelantikan pejabat secara menyeluruh. Evaluasi kinerja baru akan kami lakukan secara mendalam setelah masa kerja penuh berjalan hingga beberapa bulan ke depan, setidaknya sampai April nanti,” tegas Bupati Shalahuddin.
Meski demikian, Bupati membuka kemungkinan adanya pelantikan dalam skala terbatas, khususnya di tubuh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Langkah ini dipandang sebagai kebijakan strategis untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur daerah yang menjadi urat nadi perekonomian. Dinas PUPR dinilai memerlukan penguatan tenaga profesional yang memiliki rekam jejak pengalaman mumpuni guna mengejar target pembangunan fisik yang cukup masif di tahun anggaran ini.
Urgensi penguatan di sektor infrastruktur ini berkaitan langsung dengan penyerapan tenaga kerja dan stimulus pertumbuhan ekonomi lokal. Bupati menjelaskan bahwa posisi di Dinas PUPR sangat vital, sehingga diperlukan figur-figur yang siap bekerja cepat dan profesional dalam mengeksekusi program pembangunan. Penataan di instansi teknis tersebut diharapkan dapat memperkuat performa birokrasi dalam merespons kebutuhan masyarakat terhadap akses jalan dan fasilitas publik lainnya.
Dalam menutup pernyataannya, H. Shalahuddin menegaskan bahwa setiap kebijakan manajerial yang diambil tetap mengedepankan prinsip profesionalisme serta kepentingan publik yang lebih luas. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap proses pemerintahan agar tetap berjalan stabil dan sesuai dengan koridor regulasi yang berlaku. Langkah-langkah strategis ini dipastikan bertujuan semata-mata untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan membawa Barito Utara ke arah kemajuan yang lebih progresif.(Red)
