PALANGKA RAYA, Kaltengtimes.co.id — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) bersama DPRD Provinsi terus menyelaraskan langkah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Hal ini dibahas dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Selasa (14/10/2025).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, dihadiri Gubernur H. Agustiar Sabran beserta jajaran pemerintah daerah. Agenda utama rapat adalah penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Raperda RAPBD 2026.
Seluruh fraksi pendukung DPRD, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PKB, dan PAN, sepakat menerima dan menyetujui Nota Keuangan serta Raperda RAPBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. Meski demikian, masing-masing fraksi menyampaikan sejumlah catatan, saran, dan pertanyaan yang menjadi bahan pertimbangan dalam proses pembahasan berikutnya.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, menegaskan bahwa tanggapan dari pihak eksekutif akan menjadi agenda penting dalam rapat paripurna selanjutnya. “Berkenaan dengan pertanyaan maupun saran yang disampaikan ketujuh Fraksi Pendukung Dewan, diharapkan tanggapan dan penjelasan pihak Provinsi Kalteng, dalam hal ini Gubernur, pada rapat berikutnya,” jelasnya.
Seusai rapat, Gubernur Agustiar Sabran menekankan pentingnya efisiensi anggaran untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah di tengah tantangan fiskal. “Masing-masing daerah berbeda-beda, kita semua pasti kena imbasnya. Kita ambil hikmahnya, semoga kami lebih profesional, semoga lebih berhati-hati,” ujarnya.
Gubernur juga memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengurangi manfaat masyarakat, terutama pada program-program prioritas seperti Program Kartu Huma Betang yang akan mulai dilaksanakan pada 2026. “Yang penting efisiensi tidak berdampak pada yang berhak menerimanya,” tambahnya.
Rapat paripurna ini menegaskan komitmen DPRD dan Pemprov Kalteng untuk memastikan penyusunan APBD 2026 dilakukan secara transparan, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (red)
